Mudaetam.com, BALIKPAPAN – Dugaan pembelian Pertalite secara berulang dalam jumlah besar menggunakan beberapa barcode mendapat perhatian DPRD Kota Balikpapan.
Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, khawatir praktik tersebut membuat BBM bersubsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat justru terserap oleh oknum tertentu.
Taufik mengatakan, informasi mengenai adanya kendaraan yang diduga menggunakan lebih dari satu barcode perlu ditelusuri lebih lanjut.
Pasalnya, lanjut Taufik penggunaan beberapa identitas kendaraan berpotensi memungkinkan satu kendaraan melakukan pembelian Pertalite berkali-kali.
“Masa ada mobil angkot bisa berubah dua kali, tiga kali pelatnya. Berarti barcode-nya ada berapa? Sedangkan dia membeli bahan bakar Pertalite menggunakan barcode,” kata Taufik, Senin (24/8/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena Pertalite merupakan BBM bersubsidi yang distribusinya harus diawasi agar tepat sasaran. Jika satu kendaraan dapat menggunakan beberapa identitas dan barcode, maka jumlah BBM yang dibeli berpotensi jauh melebihi kebutuhan normal.
Taufik juga menyoroti dugaan modifikasi tangki kendaraan. Ia menyebut kendaraan roda empat yang semestinya memiliki kapasitas sekitar 40 hingga 50 liter diduga dapat dimodifikasi hingga mampu menampung 100 bahkan 150 liter.
“Umpamanya roda empat tangkinya 40 atau 50 liter, rupanya dimodifikasi bisa sampai 100 liter bahkan 150 liter,” ungkapnya.
Menurut Taufik, persoalan tersebut akan semakin serius apabila kendaraan yang telah dimodifikasi melakukan pembelian secara berulang. Dengan kapasitas 100 hingga 150 liter, tiga kali pembelian saja dapat menyerap sekitar 300 hingga 450 liter Pertalite.
“Kalau tiga kali, bisa 300 atau 450 liter. Nah, inilah yang perlu kita lihat,” katanya.
Taufik menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, dampaknya dapat dirasakan langsung masyarakat. Sebab, semakin banyak BBM subsidi yang dibeli oleh oknum dalam jumlah besar, semakin besar pula potensi berkurangnya pasokan yang tersedia bagi masyarakat pengguna Pertalite.
“ Kita mewakili masyarakat. Kita ingin melihat bagaimana sistem pengawasannya, baik dari Pertamina maupun pemerintah,” tutupnya. (*)
