Mudaetam.com, KUTAI KARTANEGARA – Pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu bagian penting dalam upaya memperkuat sektor pariwisata di Kutai Kartanegara (Kukar). Salah satunya dilakukan melalui program sertifikasi bagi pelaku pariwisata.
Namun, program tersebut tidak serta-merta diberikan kepada seluruh pelaku pariwisata. Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar menerapkan sejumlah pertimbangan dalam menentukan peserta, terutama terkait bidang pekerjaan dan aktivitas mereka di lapangan.
Langkah tersebut dilakukan agar dukungan anggaran yang disiapkan pemerintah benar-benar memberikan manfaat dan dapat diterapkan langsung dalam kegiatan kepariwisataan.
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Dispar Kukar, Sadli, mengatakan program sertifikasi bagi pelaku pariwisata sebelumnya telah dilaksanakan. Tahun ini, pihaknya masih berupaya mempertahankan program tersebut di tengah penyesuaian anggaran.
“Iya dari kami tentu mengusahakan adanya program sertifikasi pariwisata tetap berjalan, namun kembali lagi kita harus menyesuaikan anggaran dinas,” kata Sadli, Sabtu (19/9/2026).
Sementara itu, Pejabat Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dispar Kukar, Airin Susanti, menjelaskan bahwa peserta sertifikasi ditentukan berdasarkan bidang tugas dan aktivitas yang dijalankan.
Menurutnya, sertifikasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena itu, peserta yang dipilih harus benar-benar memiliki keterkaitan dengan kompetensi yang akan diperoleh.
“Untuk sertifikasi seperti itu, peserta juga ditunjuk dari dinas. Kami tidak sembarangan memilih peserta karena biaya sertifikasi cukup besar. Orang yang kami ikutkan memang harus benar-benar menjalankan tugas sesuai bidang yang disertifikasi,” ujar Airin.
Ia mencontohkan sertifikasi pemandu wisata. Peserta yang diprioritaskan merupakan mereka yang memang aktif menjalankan profesi sebagai pemandu, sehingga kompetensi yang diperoleh tidak berhenti pada sertifikat, tetapi dapat langsung diterapkan dalam pekerjaan.
Dispar Kukar menyiapkan anggaran sekitar Rp4 juta lebih untuk setiap peserta. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari sertifikasi, akomodasi, transportasi hingga kebutuhan pendukung lainnya. Sementara biaya sertifikasi menjadi salah satu komponen tersendiri.
Dalam pelaksanaannya, Dispar Kukar menggandeng Jana Dharma Indonesia (JDI) Yogyakarta. Proses sertifikasi profesi juga melibatkan lembaga khusus seperti Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
Airin menyebut keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang membuat jumlah peserta harus dibatasi. Karena itu, seleksi diarahkan kepada pelaku yang dinilai paling membutuhkan serta aktif menjalankan tugas di lapangan.
“Karena anggaran yang tersedia juga terbatas dan terus mengalami penyesuaian, jumlah peserta yang bisa kami ikutkan menjadi terbatas. Tetapi kami tetap memastikan bahwa peserta yang mengikuti sertifikasi memang orang yang membutuhkan dan benar-benar menjalankan tugasnya di lapangan,” jelasnya.
Penguatan kapasitas pelaku pariwisata di Kukar tidak hanya dilakukan melalui sertifikasi. Dispar Kukar juga secara berkala memberikan pembinaan dan pelatihan dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing destinasi.
Sejumlah materi yang pernah diberikan antara lain pengelolaan homestay, keamanan dan keselamatan daya tarik wisata, kebersihan serta berbagai materi yang berkaitan dengan pengelolaan destinasi.
Pelaksanaan kegiatan pun menyesuaikan kesiapan fasilitas di lokasi. Jika sarana yang tersedia di desa dinilai memadai, pelatihan dapat dilaksanakan langsung di wilayah tersebut. Namun, apabila fasilitas belum mendukung, kegiatan dapat dipindahkan ke tempat lain, termasuk hotel, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran.
Airin menegaskan, pemilihan lokasi bukan dimaksudkan untuk memberikan fasilitas berlebihan kepada peserta. Seluruh kebutuhan kegiatan tetap harus disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.
“Jadi semuanya kami sesuaikan dengan anggaran yang ada. Mulai dari transportasi, konsumsi sampai tempat kegiatan, semuanya diperhitungkan,” katanya.
Tak berhenti pada pembelajaran di dalam ruangan, Dispar Kukar juga mendorong adanya pengalaman langsung melalui kunjungan lapangan. Peserta dapat melihat bagaimana destinasi di daerah lain dikelola sekaligus mempelajari pendekatan yang berpotensi diterapkan di Kukar.
Bagi Dispar Kukar, kegiatan tersebut bukan sekadar memberikan pengalaman perjalanan kepada peserta. Lebih jauh, kunjungan lapangan diarahkan menjadi ruang belajar agar pelaku pariwisata memperoleh perspektif baru mengenai pengelolaan destinasi.
Airin menekankan, pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan tersebut diharapkan tidak berhenti setelah kegiatan selesai. Peserta harus mampu membawa pulang pengalaman dan mengadaptasinya sesuai kebutuhan di lingkungan kerja maupun destinasi masing-masing.
“Jadi, kegiatan tersebut bukan sekadar jalan-jalan atau kunjungan. Yang paling penting adalah bagaimana peserta mendapatkan pengalaman, membuka wawasan, kemudian membawa pulang pengetahuan tersebut untuk diterapkan dalam pengembangan pariwisata di daerahnya,” pungkasnya. (Adv/Disparkukar)
