Jakarta, (14/2) – Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan pemerintah agar efisiensi anggaran tidak berdampak pada program beasiswa, gaji dan tunjangan tenaga pendidik, serta Uang Kuliah Tunggal (UKT). Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan ini melalui mekanisme evaluasi dan monitoring secara berkala.
“Tentu ke depan, Komisi X DPR RI akan melakukan pengawasan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan mekanisme lainnya untuk memastikan efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas dan cakupan layanan pendidikan,” ujar Hetifah saat dihubungi di Jakarta, Jumat (14/2).
Komisi X DPR juga akan meminta laporan rinci dari mitra di sektor pendidikan terkait alokasi dan penggunaan anggaran, guna memastikan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat tetap berjalan optimal. Jika ditemukan indikasi efisiensi yang berpotensi merugikan layanan pendidikan, langkah-langkah korektif akan segera diusulkan.
Lebih lanjut, Hetifah menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terkait potensi pemangkasan anggaran beasiswa dan operasional pendidikan. Pemerintah telah menjamin bahwa anggaran untuk beasiswa, termasuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi, Beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB), serta beasiswa dosen dan tenaga kependidikan, tidak akan terdampak efisiensi.
“Bukan hanya itu, anggaran tunjangan kinerja dosen sebesar Rp2,5 triliun juga telah kami wajibkan untuk dianggarkan dalam APBN tahun anggaran 2025,” tambahnya.
Kepastian ini juga diperkuat oleh pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, yang menegaskan bahwa anggaran untuk beasiswa dan operasional perguruan tinggi tetap aman. Hal senada disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang memastikan bahwa tidak akan ada pemotongan atau pengurangan anggaran untuk beasiswa KIP Kuliah tahun 2025.
Dengan adanya komitmen dari pemerintah dan DPR, dunia pendidikan di Indonesia tetap dapat berjalan tanpa gangguan, memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.
