Mudaetam.com, BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Kota Balikpapan meminta Dinas Perdagangan (Disdag) memperketat pengawasan terhadap ketersediaan stok beras di tengah tren kenaikan harga yang terjadi secara nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya kelangkaan yang dapat memicu lonjakan harga di tingkat konsumen.
Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, mengatakan pemerintah daerah harus memastikan pasokan beras tetap aman karena komoditas tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Menurutnya, stabilitas harga sangat bergantung pada ketersediaan stok di pasaran.
“Disdag harus benar-benar memastikan stok beras tersedia. Jangan sampai terjadi kekosongan karena kondisi itu akan langsung berdampak pada kenaikan harga dan memberatkan masyarakat,” ujar Japar, Senin (29/6/2026).
Ia menjelaskan, kenaikan harga yang terjadi di sejumlah daerah merupakan konsekuensi dari terbatasnya pasokan ketika permintaan masyarakat meningkat. Karena itu, pengawasan terhadap distribusi dan ketersediaan stok harus dilakukan secara rutin agar pemerintah dapat mengambil langkah antisipasi lebih cepat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata harga beras medium secara nasional pada pekan ketiga Juni 2026 mencapai Rp14.402 per kilogram. Bahkan, di sejumlah daerah harga beras eceran telah menembus kisaran Rp16.000 per kilogram.
Menyikapi kondisi tersebut, Japar meminta Disdag tidak hanya memantau pergerakan harga, tetapi juga melakukan monitoring secara berkala terhadap stok beras di distributor, pedagang, hingga pasar tradisional. Dengan demikian, potensi kelangkaan dapat dideteksi sejak dini.
“Pengawasan harus diperkuat. Kalau stok terjaga, harga juga akan lebih stabil. Itu yang harus menjadi perhatian pemerintah agar kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi,” tegasnya.
Komisi II DPRD berharap koordinasi antara pemerintah daerah, distributor, dan pelaku usaha terus diperkuat sehingga pasokan beras di Kota Balikpapan tetap aman serta gejolak harga dapat dikendalikan. (*)
