Mudaetam.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan bersama DPRD, Pertamina, kepolisian, perwakilan mahasiswa, serta perwakilan sopir angkutan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Distribusi BBM untuk mengawasi penyaluran Biosolar. Pembentukan Satgas tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam mengatasi antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Balikpapan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, mengatakan pembentukan Satgas merupakan hasil kesepakatan dalam pertemuan yang melibatkan berbagai pihak guna mencari solusi atas persoalan distribusi BBM bersubsidi.
“Pada rapat kemarin sudah disepakati akan dibentuk Satgas Distribusi BBM yang melibatkan pemerintah, DPRD, Pertamina, kepolisian, mahasiswa, hingga perwakilan sopir. Tujuannya agar pengawasan distribusi Biosolar lebih maksimal,” kata Japar kepada wartawan, Senin (29/6/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan penyampaian Asisten I Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Zulkifli, proses pembentukan Satgas saat ini sedang berjalan dan ditargetkan selesai dalam pekan ini.
“Pak Asisten I menyampaikan bahwa pembentukan Satgas sedang diproses dan mudah-mudahan minggu ini sudah terbentuk sehingga bisa segera bekerja di lapangan,” ujarnya.
Menurut Japar, Satgas nantinya memiliki tugas melakukan pengawasan langsung terhadap distribusi BBM bersubsidi, memantau kondisi di SPBU, menerima laporan masyarakat, hingga melakukan koordinasi apabila ditemukan pelanggaran dalam penyaluran Biosolar.
“Satgas ini akan mengawasi distribusi BBM, memonitor kondisi di lapangan, menindaklanjuti laporan masyarakat, dan mengambil langkah jika ada pelanggaran terhadap aturan penyaluran BBM bersubsidi,” jelasnya.
Ia berharap keberadaan Satgas mampu mengurai antrean panjang yang selama ini dikeluhkan para sopir angkutan. Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu diawasi adalah dugaan praktik pengetap atau pembelian Biosolar bersubsidi dalam jumlah besar untuk diperjualbelikan kembali.
“Harapan kami, dengan pengawasan yang lebih ketat, antrean Biosolar bisa berkurang. Sopir yang memang berhak mendapatkan BBM bersubsidi tidak lagi harus mengantre terlalu lama,” katanya.
Japar juga menegaskan bahwa pembahasan dalam rapat tersebut tidak difokuskan pada dugaan kebocoran BBM bersubsidi, melainkan mencari langkah konkret agar distribusi Biosolar berlangsung lebih tertib dan tepat sasaran.
“Yang kami bahas bukan soal kebocoran BBM, tetapi bagaimana distribusinya bisa lebih baik, lebih tertib, dan benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Itu yang menjadi fokus bersama,” pungkasnya. (*)
