Mudaetam.com, BALIKPAPAN – Persoalan infrastruktur dasar kembali menjadi sorotan dalam agenda Reses Masa Sidang II Tahun 2025/2026 yang digelar Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa, di wilayah Balikpapan Utara. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan RT 19 No. 66, Kelurahan Batu Ampar, Sabtu (2/5/2026), dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait minimnya penerangan jalan umum dan kondisi akses jalan lingkungan yang belum memadai.
Dalam kegiatan tersebut, Muhammad Taqwa didampingi sejumlah narasumber, di antaranya H. Danang Eko Susanto, H. Aminuddin, S.H., serta Muhammad Raja Siraj. Suasana dialog berlangsung interaktif dengan masyarakat yang menyampaikan persoalan infrastruktur yang dinilai masih menjadi hambatan utama aktivitas warga sehari-hari.
Muhammad Taqwa menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formalitas, melainkan bagian dari tanggung jawab konstitusional anggota legislatif untuk hadir langsung di tengah masyarakat.
“Reses ini bukan kegiatan seremonial semata. Kami hadir untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan memastikan setiap aspirasi yang disampaikan benar-benar diperjuangkan melalui jalur kelembagaan DPRD,” ujar Muhammad Taqwa di hadapan warga.
Keluhan utama yang mencuat berasal dari warga RT 71 Kelurahan Graha Indah yang meminta peningkatan kualitas jalan lingkungan melalui pengaspalan. Menurut warga, kondisi jalan saat ini masih menyulitkan mobilitas dan mengganggu kenyamanan aktivitas harian, terutama saat cuaca kurang bersahabat.
Selain itu, warga RT 71 Graha Indah dan RT 18 Kelurahan Batu Ampar juga menyoroti minimnya fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU). Kondisi gelap di sejumlah titik dinilai berpotensi meningkatkan kerawanan lingkungan serta menghambat aktivitas masyarakat pada malam hari.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Muhammad Taqwa meminta masyarakat segera menyiapkan proposal resmi agar proses pengusulan dapat ditindaklanjuti secara administratif dan dikawal ke dinas terkait.
“Terkait permohonan peningkatan kualitas jalan lingkungan maupun keluhan minimnya penerangan di sejumlah titik, kami meminta perwakilan warga untuk segera menyusun proposal resmi agar dapat kami fasilitasi dan kawal langsung ke meja dinas teknis,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa seluruh aspirasi warga tidak akan berhenti sebatas catatan hasil pertemuan semata.
“Kami pastikan aspirasi ini tidak akan menguap hanya menjadi catatan di atas kertas. Melalui kelembagaan dewan, kami akan segera menginventarisasi lokasi-lokasi tersebut guna menetapkan titik prioritas, sehingga pengusulan alokasi anggarannya kepada Pemerintah Kota Balikpapan dapat dieksekusi secara tepat sasaran, rasional, dan terukur,” lanjutnya.
Seluruh aspirasi yang dihimpun dalam kegiatan reses tersebut selanjutnya akan dirumuskan ke dalam laporan resmi DPRD Kota Balikpapan. Dokumen itu nantinya menjadi bahan rekomendasi kepada pihak eksekutif dalam penyusunan kebijakan dan pengalokasian APBD Kota Balikpapan tahun mendatang, khususnya untuk mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Balikpapan Utara. (Jer/H)
