Wahyullah Dorong UMKM Kantongi Legalitas agar Lebih Mudah Akses Modal

Mudaetam.com, BALIKPAPAN – Legalitas usaha menjadi salah satu faktor penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan bisnis. Tanpa dokumen yang dipersyaratkan, pelaku usaha berpotensi menghadapi kendala ketika mengajukan pembiayaan perbankan untuk menambah modal dan memperbesar skala usaha.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Wahyullah Bandung, dalam kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2026/2027 di Jalan Sosial VII, RT 36, Kelurahan Sepinggan, Sabtu (14/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Wahyullah menghadirkan perwakilan bidang UMKM serta pihak Bank Syariah Indonesia (BSI). Keterlibatan kedua pihak ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas sekaligus membuka informasi terkait peluang pembiayaan perbankan.

Menurut data yang disampaikan dalam pertemuan, jumlah UMKM di Balikpapan diperkirakan mencapai sekitar 100.000 unit. Namun, baru sekitar 10 persen pelaku usaha yang telah memiliki legalitas.

Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah dalam pembinaan UMKM. Padahal, legalitas bukan sekadar kelengkapan administrasi, melainkan menjadi salah satu persyaratan penting untuk memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan.

Wahyullah menilai, pelaku usaha perlu mulai memperhatikan aspek legalitas sejak awal agar tidak mengalami hambatan ketika membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan bisnis.

Dengan kelengkapan dokumen usaha, pelaku UMKM diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengakses fasilitas pembiayaan perbankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga mendorong pemerintah melalui bidang UMKM agar memperkuat pendampingan, khususnya dalam membantu masyarakat memahami proses pengurusan legalitas usaha.

Di sisi lain, perbankan diharapkan aktif memberikan sosialisasi mengenai berbagai skema pembiayaan, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha sebelum mengajukan pinjaman.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku UMKM diperlukan agar persoalan legalitas tidak terus menjadi penghambat pengembangan usaha masyarakat.

Melalui reses tersebut, Wahyullah berharap semakin banyak pelaku UMKM di Balikpapan yang memiliki legalitas dan mampu memanfaatkan akses permodalan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, serta mengembangkan usaha ke skala yang lebih besar. (Adv/M/H)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan