Mudaetam.com, BALIKPAPAN – Keterbatasan anggaran daerah tidak boleh membuat kebutuhan dasar masyarakat di lingkungan permukiman terabaikan. Perbaikan jalan, pemeliharaan drainase hingga penerangan jalan umum (PJU) tetap harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Balikpapan, meski ruang fiskal daerah semakin terbatas.
Anggota DPRD Kota Balikpapan, Andi Arif Agung atau A3, menilai pemerintah perlu lebih cermat menentukan prioritas pembangunan agar kebutuhan masyarakat yang mendesak tetap dapat ditangani.
Hal tersebut disampaikannya setelah menerima berbagai keluhan dari sejumlah ketua RT dan perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di kawasan Gunung Sari Ilir dan Mekarsari, Balikpapan Tengah.
Saat ditemui di Gedung DPRD Balikpapan, Senin (16/11/2026), A3 menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi tantangan cukup berat. Pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat serta berkurangnya bantuan keuangan dari pemerintah provinsi membuat kemampuan pembiayaan pembangunan semakin terbatas.
“Pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat maupun bantuan keuangan dari pemerintah provinsi mencapai hampir Rp1 triliun,” ungkapnya.
Menurut A3, kondisi tersebut berdampak terhadap kemampuan pemerintah kota dalam membiayai berbagai program pembangunan, terutama belanja modal yang selama ini menjadi salah satu penopang pembangunan infrastruktur.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat. Penanganan persoalan lingkungan tetap harus berjalan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi warga.
“Persoalan kali ini lebih diarahkan pada persoalan pelayanan lingkungan dan kebutuhan publik yang tidak selalu memerlukan anggaran besar, tetapi dapat memberikan dampak nyata terhadap kenyamanan serta aktivitas warga,” jelasnya.
Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian adalah penerangan jalan umum. Meski sebagian besar titik PJU telah terpasang, pemeliharaan dan perbaikan lampu yang mengalami gangguan tetap diperlukan. Penerangan yang berfungsi baik menjadi bagian penting dalam menunjang keamanan dan kenyamanan masyarakat, khususnya saat beraktivitas pada malam hari.
Selain PJU, kondisi drainase juga membutuhkan perhatian. Penumpukan sedimentasi di sejumlah saluran, terutama di kawasan Balikpapan Tengah, berpotensi menghambat aliran air. Jika tidak dibersihkan secara berkala, fungsi drainase dapat menurun dan meningkatkan risiko terjadinya genangan.
Persoalan jalan dan fasilitas umum lainnya turut menjadi kebutuhan yang harus dipetakan. A3 menilai pemerintah perlu menyusun skala prioritas berdasarkan kondisi lapangan agar anggaran yang tersedia benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan ketua RT dan LPM dalam menyampaikan aspirasi sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kondisi keuangan daerah. Dengan komunikasi yang baik, warga dapat memahami bahwa keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus menentukan prioritas pembangunan.
A3 mengapresiasi para pengurus lingkungan yang aktif menyampaikan berbagai persoalan di wilayah masing-masing. Menurutnya, komunikasi antara masyarakat, RT, LPM, DPRD, dan pemerintah kota diperlukan untuk menemukan solusi yang realistis.
Ia berharap, meski anggaran daerah mengalami penyusutan, kualitas pelayanan lingkungan tetap dapat ditingkatkan secara bertahap. Optimalisasi pemeliharaan fasilitas yang sudah tersedia dinilai menjadi salah satu langkah agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi tanpa selalu bergantung pada pembangunan infrastruktur berskala besar. (Adv/M/H)









