Mudaetam.com, BALIKPAPAN – Keterlambatan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam merealisasikan program kerja menjadi sorotan DPRD Kota Balikpapan saat melakukan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. DPRD menilai kondisi tersebut turut memengaruhi rendahnya penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengatakan pihaknya menemukan masih ada OPD yang baru menjalankan kegiatan ketika tahun anggaran sudah memasuki pertengahan hingga akhir tahun. Menurut dia, pola tersebut berdampak pada belum optimalnya realisasi anggaran dan ikut berkontribusi terhadap besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
“Kami menekankan kepada seluruh OPD agar memaksimalkan penyerapan anggaran. Jangan sampai pelaksanaan kegiatan baru dimulai ketika sudah memasuki pertengahan atau akhir tahun anggaran,” kata Alwi usai Rapat Paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap jawaban Wali Kota atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025, Senin (20/7/2026).
Ia menjelaskan, SiLPA Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp479,23 miliar bukan semata-mata disebabkan kegagalan program. Sebagian sisa anggaran berasal dari efisiensi hasil lelang pengadaan barang dan jasa serta kegiatan yang penyerapannya belum maksimal.
“Besarnya SiLPA tidak seluruhnya berarti program gagal dilaksanakan. Ada efisiensi dari proses lelang, tetapi ada juga kegiatan yang penyerapannya belum optimal sehingga masih menyisakan anggaran,” ujarnya.
Meski demikian, Alwi menegaskan keterlambatan pelaksanaan program harus menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh OPD. Ia menilai proses perencanaan dan administrasi seharusnya dapat diselesaikan lebih awal agar kegiatan bisa dijalankan sejak awal tahun anggaran.
“Kalau perencanaan dan administrasi dipersiapkan sejak awal, kegiatan bisa langsung berjalan di awal tahun. Dengan begitu penyerapan anggaran lebih baik dan manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD Kota Balikpapan akan terus memantau kinerja OPD dalam merealisasikan program pembangunan. Alwi berharap setiap perangkat daerah dapat memperbaiki pola perencanaan dan mempercepat pelaksanaan kegiatan agar penyerapan anggaran lebih optimal.
“Kami akan terus melakukan pengawasan terhadap kinerja OPD. Harapannya, perencanaan semakin matang, pelaksanaan kegiatan lebih cepat, dan manfaat pembangunan benar-benar bisa dirasakan masyarakat Balikpapan secara maksimal,” pungkasnya.
