Mudaetam.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap jawaban Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama tersebut berlangsung di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Senin (20/7/2026).
Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPRD memberikan berbagai catatan strategis terhadap kinerja pemerintah daerah, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelayanan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB), hingga kebutuhan penambahan fasilitas pendidikan.
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengatakan salah satu perhatian utama fraksi-fraksi adalah upaya meningkatkan PAD di tengah tren penurunan pendapatan daerah dan berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Fraksi-fraksi mendorong pemerintah kota agar lebih maksimal menggali potensi-potensi yang ada sehingga target PAD dapat tercapai. Ini menjadi perhatian karena target PAD tahun 2025 belum berhasil direalisasikan sesuai yang direncanakan,” ujar Alwi.
Menurutnya, sejumlah fraksi juga menyampaikan kekhawatiran terhadap pencapaian target PAD tahun berjalan. Hingga memasuki bulan ketujuh atau Juli 2026, realisasi PAD dinilai masih jauh dari target yang ditetapkan.
“Beberapa fraksi bahkan menyampaikan pesimisme karena realisasi PAD masih belum mencapai Rp500 miliar, sementara targetnya sekitar Rp1,58 triliun. Apalagi, target PAD pada tahun depan diperkirakan kembali meningkat,” katanya.
Selain itu, DPRD meminta pemerintah kota melakukan langkah-langkah konkret untuk mencegah kebocoran pendapatan daerah. Salah satu persoalan yang disoroti adalah masih digunakannya sistem manual dalam sejumlah proses pengelolaan pendapatan.
“Fraksi-fraksi meminta agar tidak terjadi kebocoran PAD. Salah satu yang menjadi perhatian adalah masih adanya sistem yang dikelola secara manual sehingga perlu dilakukan pembenahan dan digitalisasi,” jelasnya.
Di sektor pelayanan publik, pelayanan PTMB juga menjadi sorotan dalam pandangan akhir fraksi. DPRD menerima berbagai keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan air bersih maupun proses pemasangan sambungan baru yang dinilai masih sulit.
Meski demikian, Alwi menyebut PTMB telah menjelaskan bahwa saat ini perusahaan daerah tersebut memprioritaskan perbaikan jaringan pipa tua untuk mengurangi tingkat kebocoran air yang masih cukup tinggi.
“PTMB menyampaikan fokus mereka saat ini adalah memperbaiki pipa-pipa yang sudah tua karena tingkat kehilangan air akibat kebocoran masih cukup besar. Namun, pelayanan kepada masyarakat juga tetap harus menjadi perhatian,” tuturnya.
Selain persoalan PAD dan pelayanan air bersih, kebutuhan penambahan sekolah juga menjadi perhatian sejumlah fraksi. Mereka menilai daya tampung sekolah negeri yang ada saat ini masih belum mampu mengakomodasi jumlah peserta didik baru setiap tahun.
Meski demikian, DPRD turut memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Kota Balikpapan di bawah kepemimpinan Wali Kota saat ini yang dinilai terus menambah pembangunan sekolah setiap tahunnya sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat.
Seluruh masukan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penyusunan kebijakan dan pengelolaan APBD pada tahun-tahun mendatang. (*)
