SAMARINDA – Insiden kapal tongkang menabrak pilar Jembatan Mahakam kembali terjadi pekan lalu. Peristiwa ini bukan yang pertama kali. Berdasarkan catatan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), insiden serupa telah terjadi hingga 22 kali.
Ketua Umum HmI Badko Kaltim-Tara, Putra, menyoroti lemahnya pengawasan jalur sungai yang berisiko besar terhadap keamanan dan keselamatan infrastruktur vital tersebut. Ia mengingatkan bahwa Kaltim memiliki sejarah kelam dengan runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara pada 2011, yang menelan puluhan korban jiwa.
“Kami tidak ingin tragedi serupa terjadi di Jembatan Mahakam. Setiap tabrakan kapal tongkang dapat melemahkan konstruksi jembatan dan mengancam keselamatan masyarakat,” tegas Putra.
Menurutnya, Pelindo sebagai subholding bagi kapal tunda dan jasa maritim memiliki kewenangan serta fasilitas untuk mengawasi jalur sungai. Namun, dengan kejadian yang terus berulang hingga 22 kali, ia menilai ini bukan sekadar kelalaian biasa.
“Ini sudah keterlaluan! Harus ada tindakan tegas demi keamanan dan keselamatan warga Kalimantan Timur,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, HmI Badko Kaltim-Tara berencana melakukan Rencana Tindak Lanjut (RTL) bersama DPRD Provinsi Kaltim. Mereka mendesak pencopotan Kepala KSOP dan GM Pelindo Kota Samarinda jika tidak ada tindakan tegas untuk menghentikan insiden serupa.
“Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, kami akan turun aksi dan mengepung kantor Pemprov serta DPRD Kaltim sebagai bentuk protes,” pungkas Putra.
Insiden ini menjadi alarm bagi pemerintah dan pihak terkait untuk segera meningkatkan pengawasan dan regulasi lalu lintas sungai guna mencegah potensi bencana yang lebih besar.
