Prinsip tersebut menjadi salah satu perhatian Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam menyusun program pengembangan destinasi wisata. Perbaikan fasilitas yang mengalami kerusakan dan masih dibutuhkan pengunjung kini menjadi salah satu prioritas berdasarkan tingkat urgensinya.
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Dispar Kukar, Sadli, menjelaskan bahwa setiap program pengembangan harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan begitu, anggaran dan kegiatan yang direncanakan dapat memberikan manfaat maksimal bagi destinasi maupun masyarakat sekitar.
Menurutnya, ada sejumlah aspek yang menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas, mulai dari kondisi fasilitas, kebutuhan wisatawan, potensi kunjungan hingga dampak pengembangan terhadap lingkungan sosial dan perekonomian masyarakat.
“Yang menjadi dasar itu tingkat kebutuhan dan urgensinya. Kita juga melihat kondisi fasilitas, potensi kunjungan wisatawan serta dampaknya terhadap masyarakat dan perkembangan destinasi,” kata Sadli, Kamis (20/8/2026).
Ia menilai, fasilitas wisata yang mulai mengalami kerusakan perlu segera mendapat perhatian, terutama jika keberadaannya masih menjadi kebutuhan utama pengunjung. Pemeliharaan dan perbaikan secara tepat dinilai dapat menjaga kualitas pelayanan sekaligus mencegah kerusakan semakin parah.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan destinasi wisata tetap nyaman dikunjungi. Sebab, keberadaan fasilitas yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam membangun pengalaman positif wisatawan.
“Kalau fasilitas yang ada masih dibutuhkan dan kondisinya mulai rusak, maka perbaikan perlu menjadi perhatian,” ujarnya.
Sadli menegaskan, orientasi pengembangan pariwisata tidak semata-mata mengejar penambahan bangunan atau sarana baru. Lebih dari itu, setiap program harus mampu menjawab kebutuhan destinasi dan memberikan manfaat berkelanjutan.
Dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan kondisi aktual, Dispar Kukar berharap pengembangan pariwisata dapat berjalan lebih terarah. Fasilitas yang sudah dibangun pun dapat dimanfaatkan secara optimal dan memiliki usia penggunaan yang lebih panjang.
“Jadi bukan semata-mata memilih fasilitas baru atau fasilitas lama. Kita lihat mana yang paling mendesak, paling dibutuhkan dan memberikan manfaat terbesar,” jelas Sadli.
Dalam proses penyusunan usulan kegiatan, Dispar Kukar turut mengandalkan data hasil peninjauan lapangan serta analisis kebutuhan. Pendekatan tersebut dilakukan agar program yang direncanakan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing destinasi.
Melalui pola perencanaan berbasis kebutuhan, Dispar Kukar berupaya mendorong pengelolaan destinasi wisata yang lebih efektif, efisien dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan pariwisata tidak hanya menghadirkan fasilitas baru, tetapi juga memastikan fasilitas yang telah tersedia tetap memberikan nilai manfaat bagi wisatawan dan masyarakat.
“Setiap usulan kegiatan harus berdasarkan data kondisi lapangan dan analisis kebutuhan. Prinsipnya efektif, efisien, tepat sasaran dan berkelanjutan,” pungkasnya. (adv/disparkukar/m/h)
