KUTAI KARTANEGARA – Rencana peluncuran aplikasi “Kukar Siap Kerja” oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat sorotan tajam dari Ketua HMI Komisariat Hukum Unikarta, Muhammad Risaldi.
Meski program tersebut digagas untuk menekan pengangguran melalui layanan ketenagakerjaan digital, Ia menilai ada persoalan mendasar yang belum dibenahi yakni keamanan sistem digital pemerintah daerah.
Aplikasi ini akan menampung data pribadi pencari kerja. Mulai dari identitas, pendidikan, hingga keterampilan yang nantinya bisa diakses langsung oleh perusahaan. Secara konsep, langkah ini dianggap progresif dan relevan dengan kebutuhan digitalisasi pelayanan publik.
Namun Risaldi mengingatkan bahwa antusiasme terhadap inovasi tidak boleh mengabaikan aspek keamanan data.
“Konsepnya bagus, tapi implementasinya harus hati-hati. Jangan sampai pemerintah mengajak masyarakat masuk ke sistem digital yang justru belum aman,” tegasnya melalui pernyataan resmi, Selasa (24/2).
Dia mengangkat kembali insiden peretasan website resmi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kukar yang sempat terjadi sebelumnya. Bagi mereka, hal itu menjadi indikator bahwa infrastruktur digital Pemkab belum sepenuhnya siap untuk menampung data sensitif dalam skala besar.
“Website resminya saja bisa diretas. Lalu bagaimana nanti dengan data pencari kerja yang jauh lebih detail dan sensitif?” ujar Risaldi.
“Digitalisasi pelayanan publik harus diiringi dengan sistem keamanan siber yang kuat. Kalau tidak, risiko kebocoran data itu nyata,” tambahnya.
Menurutnya, kerentanan tersebut dapat berpotensi merugikan masyarakat. Data pencari kerja yang bocor bisa digunakan untuk penipuan, penyalahgunaan identitas, hingga praktik kriminal lain yang menyasar kelompok rentan.
Risaldi menegaskan bahwa langkah Bupati dalam menghadirkan aplikasi ketenagakerjaan sebenarnya patut diapresiasi sebagai upaya inovatif mengurangi angka pengangguran. Namun, pemerintah daerah dituntut memastikan bahwa teknologi yang dihadirkan benar-benar aman.
“Jangan sampai program yang seharusnya membantu malah berubah menjadi boomerang. Keamanan data ini bukan masalah teknis biasa, tapi menyangkut kepercayaan publik,” katanya.
Pihaknya kini menunggu langkah konkret dari Pemkab Kukar. Bukan hanya terkait peluncuran aplikasi, tetapi juga peningkatan standar keamanan siber secara menyeluruh.
“Kami akan mendukung jika semuanya siap. Tapi pemerintah harus membuktikan dulu bahwa sistemnya benar-benar aman. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan itu,” tutup Risaldi. (*)
