Mudaetam.com, BALIKPAPAN – Keterbatasan kemampuan fiskal Pemerintah Kota Balikpapan menjadi tantangan dalam merealisasikan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur lingkungan. Salah satunya penanganan drainase di kawasan Sepinggan, Balikpapan Selatan, yang hingga kini belum terealisasi meski telah berulang kali diajukan masyarakat melalui forum perencanaan pembangunan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Wahyullah Bandung, menyoroti kondisi tersebut dalam kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2026/2027 di Jalan Sosial VII, RT 36, Kelurahan Sepinggan, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, usulan penanganan drainase sebenarnya telah melalui sejumlah tahapan perencanaan, mulai dari penyusunan master plan hingga pengajuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorembang).
Bahkan, usulan tersebut telah diajukan sebanyak dua kali dan menjadi salah satu prioritas pembangunan di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Namun, keterbatasan anggaran membuat rencana penanganannya belum dapat direalisasikan.
“Rencana penanganan drainase di sejumlah titik sebenarnya telah disiapkan melalui master plan,” ungkap Wahyullah.
Ia menjelaskan, penanganan drainase tersebut sebenarnya berpeluang dilaksanakan tahun ini apabila tidak terjadi pemotongan anggaran. Namun, perubahan kemampuan fiskal daerah membuat pemerintah harus menyesuaikan kembali sejumlah rencana pembangunan.
Kondisi tersebut semakin menjadi perhatian karena proyeksi defisit anggaran dalam pembahasan terakhir disebut mencapai sekitar Rp500 miliar. Situasi ini membuat pemerintah daerah perlu lebih selektif dalam menentukan program yang dapat direalisasikan.
“Kondisi ini membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan pekerjaan yang dapat dilaksanakan,” jelasnya.
Meski demikian, Wahyullah berharap kebutuhan masyarakat tetap menjadi pertimbangan dalam penyusunan anggaran 2027. Ia menilai, pembangunan drainase merupakan kebutuhan infrastruktur lingkungan yang berkaitan langsung dengan kenyamanan dan aktivitas warga.
Menurutnya, diperlukan pembahasan lebih lanjut untuk menentukan skala prioritas pembangunan. Dengan begitu, usulan yang dinilai mendesak tetap memiliki peluang untuk direalisasikan meskipun kondisi keuangan daerah sedang terbatas.
Selain mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Wahyullah juga membuka peluang pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) serta swadaya masyarakat sebagai alternatif dukungan pembiayaan.
Namun, pemanfaatan CSR tetap bergantung pada kemampuan keuangan pihak swasta. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor perusahaan dinilai penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur lingkungan.
Melalui reses tersebut, Wahyullah menegaskan akan terus mengawal aspirasi warga agar penanganan drainase Sepinggan tidak kembali tertunda. Ia berharap usulan yang telah melalui tahapan perencanaan tersebut dapat memperoleh perhatian dalam pembahasan anggaran 2027. (Adv/M/H)









