Mudaetam.com, Kutai Kartanegara – Menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara (KEN) bukan sekadar soal menghadirkan festival yang meriah dan menarik banyak pengunjung. Di balik sebuah event yang diajukan untuk masuk dalam kalender pariwisata nasional tersebut, terdapat sejumlah indikator yang harus dipenuhi penyelenggara.
Mulai dari konsep kegiatan, dampak ekonomi dan lingkungan, keterlibatan masyarakat, hingga aspek keamanan dan mitigasi risiko menjadi bagian yang diperhatikan dalam proses pengajuan.
Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata (Dispar) Kutai Kartanegara (Kukar), Awang Ivan Ahmad, mengatakan setiap event yang diajukan perlu memiliki perencanaan yang matang serta didukung data yang dapat menggambarkan manfaat kegiatan secara nyata.
“Persyaratan yang harus dilengkapi cukup banyak. Penyelenggara event harus memenuhi sejumlah unsur, termasuk dampak ekonomi, dampak lingkungan, dan keterlibatan masyarakat,” kata Awang Ivan, Senin (31/8/2026).
Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah sejauh mana penyelenggaraan event mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
Karena itu, penyelenggara tidak cukup hanya menyampaikan konsep acara. Data pendukung juga harus disiapkan, termasuk jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terlibat hingga tenaga kerja yang terserap selama event berlangsung.
“Harus ada data mengenai berapa jumlah UMKM yang terlibat, berapa tenaga kerja yang terserap, serta bagaimana dampak kegiatan tersebut terhadap perekonomian masyarakat sekitar,” ujarnya.
Hal tersebut menunjukkan bahwa sebuah event yang memiliki peluang masuk KEN dituntut tidak hanya mampu menjadi daya tarik wisata, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi di tengah masyarakat.
Keterlibatan berbagai pihak dalam penyelenggaraan juga menjadi bagian dari penilaian. Penyelenggara perlu menjelaskan bentuk kerja sama yang dibangun, baik dengan pelaku usaha, pemerintah maupun pihak lainnya.
Di antaranya melalui pola kerja sama Business to Business (B2B) dan Business to Government (B2G), serta bentuk kolaborasi lain yang mendukung keberlangsungan event.
Selain aspek ekonomi dan kolaborasi, faktor keamanan juga tidak luput dari perhatian. Penyelenggara perlu memiliki gambaran yang jelas mengenai potensi risiko serta langkah mitigasi yang disiapkan selama kegiatan berlangsung.
Untuk event dengan skala besar, koordinasi lintas instansi menjadi bagian penting. Sejumlah perangkat daerah dan instansi teknis dapat dilibatkan sesuai kebutuhan, seperti Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemadam kebakaran, hingga unsur lainnya.
“Aspek keamanan dan mitigasi risiko juga menjadi bagian penting. Harus jelas instansi mana saja yang dilibatkan untuk mendukung keamanan dan keselamatan kegiatan,” jelasnya.
Lebih jauh, Awang Ivan menegaskan bahwa kelengkapan administrasi harus berjalan seiring dengan kualitas perencanaan. Tata kelola, manajemen event, konsep pelaksanaan, hingga pembagian peran harus disusun secara terukur.
Dengan demikian, event yang diajukan tidak hanya terlihat menarik dari sisi kemasan, tetapi juga memiliki kesiapan penyelenggaraan serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Semua harus dipersiapkan dan dilengkapi terlebih dahulu. Perencanaan penyelenggaraan event juga harus jelas, termasuk bagaimana tata kelolanya, manajemen event, serta konsep pelaksanaannya,” pungkas Awang Ivan. (Adv/Disparkukar/m/h)
