Mudaetam.com, KUTAI KARTANEGARA – Keterbatasan fiskal daerah tidak membuat geliat pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terhenti. Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar memilih mengatur kembali skala prioritas dengan mengarahkan program pada kegiatan yang memberi dampak langsung kepada masyarakat dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi kreatif.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispar Kukar, Awang Agus Darmawan, mengatakan sejumlah program yang telah dirancang tetap mengacu pada agenda pembangunan daerah. Namun, pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi keuangan pemerintah daerah.
“Dari 2025 memang untuk di 2026, artinya semua program itu ya unggulan sesuai apa yang diamanatkan Bupati dan Wakil Bupati. Tapi pada perjalanannya dan kenyataannya, kondisi keuangan daerah ini kan belum stabil,” kata Awang, Jumat (14/8/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah perlu lebih selektif dalam menentukan program yang dijalankan. Salah satu pertimbangannya adalah seberapa besar kegiatan tersebut mampu bersentuhan langsung dengan masyarakat sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi.
Simpang Odah Etam (SOE) menjadi salah satu contoh program yang tetap berjalan. Kawasan ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai ruang hiburan dan berkumpul masyarakat, tetapi juga menjadi wadah bagi pelaku UMKM dan komunitas ekonomi kreatif.
“SOE ini kan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Terus di situ juga ada kegiatan UMKM,” ujarnya.
Konsep tersebut dijalankan melalui kolaborasi antarperangkat daerah. Dispar berperan dalam menghadirkan kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif, sementara sektor UMKM turut didukung Dinas Koperasi dan UKM.
Menariknya, aktivitas di SOE juga memberi ruang bagi komunitas lokal untuk tampil. Setiap akhir pekan, masyarakat dapat menikmati beragam pertunjukan yang melibatkan pelaku ekonomi kreatif, mulai dari musik hingga seni tari.
“Kalau hiburan-hiburan yang tampil malam minggu itu, dari komunitas-komunitas ekraf yang kita tampilkan di situ. Ada musik, ada tari, macam-macam jenis,” ungkap Awang.
Pola tersebut dinilai menjadi salah satu cara untuk menjaga denyut aktivitas pariwisata tanpa harus bergantung pada program berskala besar. Di sisi lain, ruang tampil yang diberikan kepada komunitas turut membuka peluang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk terus berkembang.
Selain SOE, Dispar Kukar juga tengah menyiapkan pengoperasian kembali kawasan wisata Pulau Kumala. Saat ini proses pengelolaan kawasan tersebut masih berada dalam tahapan tender di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
“Karena Pulau Kumala itu pengelolaannya ada di Dinas Pariwisata, memang ada kegiatan penyelesaian kontrak. Dan ini masih berproses, masih proses tender di UKPBJ,” jelasnya.
Bagi pemerintah daerah, pengoperasian Pulau Kumala bukan sekadar menghidupkan kembali destinasi wisata. Kawasan tersebut diharapkan mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru, menarik kunjungan wisatawan, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Mudah-mudahan kalau memang itu bisa terlaksana, harapannya bisa beroperasi dan ujung-ujungnya bisa menaikkan pendapatan asli daerah,” tandasnya.
Dengan pendekatan tersebut, Dispar Kukar berupaya menjaga sektor pariwisata tetap produktif di tengah efisiensi anggaran. Program yang menyentuh masyarakat, memberi ruang bagi ekonomi kreatif, dan berpotensi mendukung PAD menjadi bagian dari strategi agar pariwisata tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi.
(adv/disparkukar/m/h)
