Mudaetam.com, BALIKPAPAN – Persoalan infrastruktur dasar dan ancaman banjir masih menjadi pekerjaan rumah serius di kawasan Balikpapan Utara. Hal itu mengemuka dalam agenda Reses Masa Sidang II Tahun 2025/2026 yang digelar Anggota DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Najib, di Jalan Waduk Wonorejo, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kamis (30/4/2026).
Kegiatan yang turut dihadiri perangkat kelurahan dan Camat Balikpapan Utara tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara warga dan wakil rakyat untuk menyampaikan berbagai persoalan lingkungan yang selama ini belum tertangani secara maksimal.
Dalam pertemuan itu, warga menyoroti kondisi jalan lingkungan yang dinilai masih memprihatinkan, terutama di RT 32 dan RT 35. Mereka meminta adanya percepatan pengecoran jalan dan pembangunan parit baru guna mengurangi genangan air saat hujan deras.
Selain itu, persoalan banjir di wilayah perbatasan RT 76 Kelurahan Batu Ampar dan RT 28 Kelurahan Gunung Samarinda Baru turut menjadi perhatian utama masyarakat. Warga mendesak evaluasi operasional pintu air Bendali agar aliran air dapat lebih terkendali saat curah hujan tinggi.
Tidak hanya itu, masyarakat juga mengusulkan pembentukan Garis Sempadan Sungai (GSS) di RT 4 untuk mendukung normalisasi drainase, serta pemangkasan pohon-pohon besar di RT 28 yang dinilai rawan tumbang dan membahayakan keselamatan warga.
Keluhan lain yang turut disampaikan meliputi kebutuhan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) hingga persoalan teknis pemasangan pipa induk PDAM di kawasan RT 35 yang hingga kini belum terselesaikan.
Di bidang ekonomi kerakyatan, warga berharap kawasan Taman Waduk Wonorejo dapat ditata ulang dan dikembangkan menjadi pusat aktivitas ekonomi kreatif bagi pelaku UMKM lokal.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Muhammad Najib menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat akan menjadi prioritas untuk diperjuangkan dalam pembahasan bersama pemerintah kota.
“Kami sangat mengapresiasi partisipasi aktif warga dalam merinci persoalan lingkungannya, termasuk ide penataan Waduk Wonorejo yang tidak hanya fokus pada estetika, tetapi juga pemberdayaan ekonomi UMKM. Tugas kami di legislatif adalah menjembatani suara ini ke pihak eksekutif,” ujar Najib.
Ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak akan berhenti sebatas forum reses semata, melainkan akan dikawal hingga masuk dalam pembahasan program prioritas pemerintah daerah.
“Kami akan memastikan setiap poin, baik masalah infrastruktur, lingkungan, maupun ekonomi kerakyatan, masuk ke dalam matriks usulan dewan agar dapat dicarikan solusi yang rasional dan terukur oleh pemerintah kota,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, seluruh hasil reses tersebut akan dituangkan dalam laporan resmi DPRD dan diserahkan kepada Pemerintah Kota Balikpapan sebagai bahan penyusunan kebijakan serta penganggaran pembangunan pada tahun mendatang. (Jer/H)
