Mudaetam.com, BALIKPAPAN — Anggota DPRD Kota Balikpapan, Rahmatia, S.M., M.M., menegaskan komitmennya dalam mengawal pembangunan wilayah pesisir saat melaksanakan Reses Masa Sidang II Tahun 2025/2026 di Jalan Pandan Wangi, Kelurahan Marga Sari, Balikpapan Barat, Sabtu (2/5/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung interaktif tersebut, Rahmatia hadir bersama Wakil Ketua DPRD dan jajaran Anggota Fraksi Gerindra untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat RT 22 dan sekitarnya.
“Reses ini menjadi ruang bagi kami untuk mendengar langsung kebutuhan riil masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan warga pesisir,” ujar Rahmatia.
Sejumlah aspirasi strategis disampaikan warga, terutama terkait infrastruktur pesisir. Masyarakat mengusulkan pembangunan jembatan evakuasi di kawasan pemukiman atas laut di Baru Ulu sebagai langkah mitigasi bencana.
“Kami sangat membutuhkan jembatan evakuasi sebagai akses penyelamatan jika terjadi kondisi darurat,” ungkap salah satu warga.
Selain itu, warga juga meminta kelanjutan pembangunan jembatan nelayan di Ujung Baru yang saat ini belum rampung. Mereka menyebut kondisi jembatan kerap terganggu pohon tumbang saat air surut.
“Pembangunan jembatan nelayan ini sangat penting untuk menunjang aktivitas kami sehari-hari,” kata warga lainnya.
Tak hanya infrastruktur, masyarakat juga mengusulkan penyediaan fasilitas sosial seperti gazebo serta perbaikan jalan lingkungan guna mendukung aktivitas warga.
Di sektor layanan dasar, distribusi air bersih menjadi perhatian serius. Warga RT 14 Margomulyo mengeluhkan aliran air PDAM yang belum optimal.
“Air sering tidak mengalir lancar, ini sangat mengganggu kebutuhan rumah tangga kami,” keluh warga.
Sementara di bidang pendidikan, masyarakat meminta dukungan dalam proses pendaftaran sekolah serta pengadaan buku untuk menunjang kegiatan literasi di lingkungan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Rahmatia memastikan seluruh usulan akan diperjuangkan melalui mekanisme di DPRD.
“Kehadiran saya di sini bukan sekadar seremonial. Reses adalah kewajiban kami untuk mendengar, mencatat, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, seluruh masukan warga akan disusun dalam laporan resmi untuk ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
“Semua poin yang disampaikan akan kami kawal agar bisa masuk dalam prioritas pembangunan Pemerintah Kota Balikpapan,” tutup Rahmatia. (Jer/H)
