Mudaetam.com, BALIKPAPAN – Persoalan antrean panjang kendaraan angkutan barang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Balikpapan kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Syarifuddin Oddang, menilai kondisi tersebut tidak hanya merugikan para sopir truk, tetapi juga berpotensi mengganggu distribusi logistik secara lebih luas.
“Ini persoalan serius yang harus segera ditindaklanjuti. Tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena dampaknya sangat luas,” tegas Syarifuddin.
Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterimanya dari komunitas sopir truk, antrean untuk mendapatkan solar subsidi kini semakin panjang dan memakan waktu yang tidak wajar. Bahkan, para sopir harus menunggu hingga dua hari satu malam, bahkan ada yang mencapai tiga hari.
“Para sopir ini bekerja mengejar waktu. Kalau mereka harus antre sampai berhari-hari, tentu ini sangat merugikan. Biaya operasional bertambah, distribusi barang terhambat, dan ujungnya masyarakat juga yang terdampak,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa ada persoalan mendasar dalam sistem distribusi BBM subsidi, khususnya jenis solar, di Balikpapan. Oleh karena itu, ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan.
“Kita perlu evaluasi total. Mulai dari sistem distribusi, pengawasan di lapangan, hingga pola penyaluran di SPBU. Jangan sampai antrean panjang ini terus menjadi pemandangan sehari-hari,” katanya.
Syarifuddin juga menyoroti pentingnya keakuratan data terkait kebutuhan BBM subsidi di daerah. Ia menilai, tanpa data yang valid, pemerintah akan kesulitan menentukan apakah pasokan yang ada saat ini sudah mencukupi atau justru masih kurang.
“Kejelasan data sangat penting. Pemerintah harus punya gambaran yang akurat tentang kebutuhan riil di lapangan. Dari situ bisa ditentukan apakah perlu penambahan kuota atau ada perbaikan dalam distribusi,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa validitas data penerima BBM subsidi juga menjadi kunci utama dalam memastikan penyaluran tepat sasaran. Ia tidak ingin BBM subsidi justru dinikmati oleh pihak yang tidak berhak, sementara para sopir angkutan barang kesulitan mendapatkannya.
“Harus jelas siapa yang berhak menerima. Kalau data penerima tidak valid, potensi penyalahgunaan sangat besar. Ini yang kemudian memicu antrean panjang karena distribusinya tidak merata,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Komisi III DPRD Kota Balikpapan, lanjut Syarifuddin, akan terus melakukan pemantauan langsung di lapangan serta mendorong adanya koordinasi intensif antara pemerintah daerah, pihak Pertamina, dan instansi terkait lainnya.
“Kami di Komisi III akan terus mengawal persoalan ini. Koordinasi harus diperkuat, semua pihak harus duduk bersama mencari solusi. Tujuannya jelas, agar distribusi BBM subsidi berjalan lancar dan para sopir tidak lagi dirugikan,” ujarnya.
Ia berharap, dengan adanya perhatian serius dari semua pihak, persoalan antrean solar subsidi di Balikpapan dapat segera teratasi sehingga aktivitas distribusi barang kembali normal dan roda perekonomian masyarakat tidak terganggu.
“Kami ingin ada solusi nyata dalam waktu dekat. Jangan sampai persoalan ini terus berulang tanpa ada perbaikan yang signifikan,” pungkasnya. (Jer/H)
