Mudaetam.com, BALIKPAPAN – Keberhasilan program digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) di Kota Balikpapan dinilai tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada keterlibatan aktif perangkat lingkungan, khususnya ketua RT. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, usai menghadiri Kick Off dan Sosialisasi Lintas Stakeholder Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2026 di BSCC Dome, Selasa (2/6/2026).
Menurut Yono, ketua RT memiliki peran strategis karena menjadi pihak yang paling memahami kondisi riil masyarakat di lingkungannya. Karena itu, keterlibatan mereka sangat diperlukan untuk memastikan data warga yang masuk ke dalam sistem benar-benar akurat dan sesuai fakta di lapangan.
“RT adalah garda terdepan yang mengetahui kondisi warganya. Mereka memiliki peran penting dalam membantu memperbarui dan memvalidasi data agar program perlindungan sosial tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu tantangan yang dihadapi Balikpapan adalah tingginya mobilitas penduduk. Banyak warga yang datang dan berpindah tempat tinggal sehingga data kependudukan dan penerima bantuan sosial harus terus diperbarui secara berkala.
Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat kolaborasi antara pemerintah, perangkat kelurahan, dan RT menjadi sangat penting dalam mendukung implementasi digitalisasi perlindungan sosial yang sedang dikembangkan pemerintah pusat.
Yono menilai program ini dapat menjadi solusi untuk memperkuat basis data penerima manfaat bantuan sosial maupun layanan kesehatan yang selama ini masih membutuhkan penyempurnaan.
“Data yang akurat akan membantu pemerintah memastikan bantuan sosial dan berbagai program kesejahteraan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” katanya.
Ia berharap sosialisasi yang dilakukan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pembaruan data serta mendorong partisipasi aktif warga dalam mendukung program tersebut.
“Dengan dukungan RT dan masyarakat, kita optimistis sistem pendataan akan semakin baik sehingga kebijakan pemerintah dapat disusun berdasarkan kondisi yang benar-benar sesuai kebutuhan warga,” tutupnya. (*)
