Mudaetam.com — Proyek terowongan penghubung Jalan Sultan Alimuddin–Jalan Kakap di Kota Samarinda belum dapat difungsikan dalam waktu dekat. Meskipun jalur bawah tanahnya telah tembus dari sisi inlet hingga outlet, sejumlah persoalan teknis dan administrasi masih menjadi hambatan.
Hal tersebut mengemuka setelah Komisi III DPRD Samarinda melakukan peninjauan lapangan pada Senin (2/3/2026). Dalam kunjungan tersebut, dewan menyoroti kondisi stabilitas lereng di sekitar proyek yang dinilai masih memerlukan penanganan lanjutan.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mempertanyakan usulan tambahan anggaran sebesar Rp90 miliar yang diajukan kontraktor pelaksana, PT Pembangunan Perumahan Tbk. Dana tersebut disebut akan digunakan untuk pengamanan lereng setelah insiden longsor yang sebelumnya sempat terjadi di area proyek.
Menurut Deni, penambahan anggaran tersebut harus dikaji secara matang. Ia mengingatkan bahwa pada akhir tahun 2025 lalu proyek ini sudah mendapat tambahan dana sekitar Rp50 miliar untuk penguatan struktur di kedua sisi terowongan.
“Kami mempertanyakan penambahan Rp90 miliar ini. Jangan sampai anggaran terus membengkak tanpa benar-benar menyelesaikan persoalan longsor,” ujarnya.
Deni menegaskan setiap tambahan biaya harus didasarkan pada kajian teknis yang jelas dan terukur agar tidak membebani keuangan daerah.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda, Hendra Kusuma, menjelaskan bahwa angka Rp90 miliar masih sebatas usulan dari tim teknis di lapangan dan belum masuk dalam penganggaran final.
Ia memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi lebih lanjut sebelum memutuskan langkah berikutnya terkait kebutuhan anggaran tambahan tersebut.
Sementara itu, pihak kontraktor menyebut usulan biaya muncul setelah dilakukan pemodelan teknis terbaru guna memastikan lereng di sekitar terowongan benar-benar stabil dan aman dari potensi longsor susulan.
Selain persoalan teknis dan anggaran, proyek ini juga masih menghadapi kendala pembebasan lahan. Hingga kini masih terdapat sekitar empat hingga lima bidang tanah di sisi inlet yang belum selesai secara administratif.
Dengan berbagai kendala tersebut, peresmian terowongan yang digadang-gadang menjadi solusi kemacetan di Kota Samarinda dipastikan belum dapat dilakukan dalam waktu dekat.
Proyek terowongan ini merupakan salah satu infrastruktur strategis yang diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan perkotaan, khususnya pada jam-jam sibuk di Samarinda.
