OPINI oleh Agung Syahrir, Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman
Kalimantan Timur (Kaltim) hari ini dikenal sebagai kawasan dengan geliat industri yang tinggi. Mulai dari sektor pertambangan, migas, perkebunan, hingga pembangunan infrastruktur strategis nasional, semua hadir membawa denyut ekonomi yang kian dinamis. Namun, di balik laju pertumbuhan tersebut, muncul satu persoalan yang tidak boleh diabaikan: keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Pekerja merupakan aset utama pembangunan. Tanpa tenaga kerja yang sehat dan selamat, produktivitas industri mustahil tercapai. Sayangnya, di lapangan, kita masih mendengar kabar kecelakaan kerja, paparan penyakit akibat kerja, hingga minimnya perlindungan kesehatan bagi buruh harian. Kondisi ini seharusnya menjadi alarm keras bagi semua pemangku kepentingan, khususnya perusahaan dan pemerintah daerah.
Manajemen K3 bukan sekadar formalitas untuk memenuhi aturan, melainkan keharusan moral sekaligus investasi jangka panjang. Perusahaan yang abai terhadap K3 sesungguhnya sedang mempertaruhkan keberlanjutan bisnisnya. Data dari berbagai penelitian menunjukkan, setiap kecelakaan kerja menimbulkan kerugian ganda: finansial dan sosial. Kerugian finansial berupa terhentinya produksi, biaya kompensasi, hingga turunnya kepercayaan investor. Sedangkan kerugian sosial dirasakan langsung oleh keluarga korban yang kehilangan tulang punggung kehidupan.
Di sisi lain, regulasi sebenarnya sudah cukup jelas. Undang-Undang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah tentang SMK3, hingga standar internasional seperti ISO 45001 memberikan landasan kuat bagi penerapan K3. Tantangannya adalah sejauh mana aturan itu diimplementasikan secara konsisten. Fakta di lapangan menunjukkan masih ada perusahaan yang menjadikan K3 sebagai pelengkap dokumen, bukan sebagai budaya kerja yang melekat pada setiap lini produksi.
Pemerintah daerah, melalui pengawasan ketenagakerjaan, juga memegang peran penting. Keterbatasan jumlah pengawas tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan pekerja bekerja dalam kondisi rawan kecelakaan. Inovasi dalam pengawasan berbasis teknologi, peningkatan kapasitas SDM pengawas, dan kerja sama lintas sektor bisa menjadi solusi.
Selain itu, pekerja juga harus diberikan hak atas pendidikan dan pelatihan K3 secara berkelanjutan. Keselamatan bukan hanya soal alat pelindung diri (APD), tetapi juga pengetahuan tentang risiko dan cara mengantisipasinya. Budaya kerja selamat hanya bisa terwujud jika pekerja merasa dilibatkan, bukan sekadar objek kebijakan perusahaan.
Kaltim saat ini juga tengah bersiap menjadi ibu kota negara baru (IKN). Artinya, arus investasi dan pembangunan akan semakin deras. Momentum ini semestinya dijadikan titik balik untuk menjadikan K3 sebagai standar utama dalam setiap proyek. Jika IKN digadang sebagai kota masa depan, maka kualitas perlindungan terhadap pekerja juga harus mencerminkan peradaban maju yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.
Pada akhirnya, manajemen K3 adalah tanggung jawab bersama. Perusahaan wajib mematuhi regulasi, pemerintah harus tegas mengawasi, dan pekerja berhak memperoleh perlindungan maksimal. Jika semua pihak konsisten, maka industri di Kaltim tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga beradab karena menjunjung tinggi keselamatan manusia. (*)
