BERAU – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kabupaten Berau didorong untuk berperan lebih aktif dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Ajakan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Manimbang Kahariady, dalam Dialog Publik bertema Peran KAHMI dan HMI dalam Ketahanan Pangan yang digelar di Hotel Gioia, Tanjung Redeb, Minggu (23/2).
Dalam acara yang dihadiri oleh Ketua dan Pengurus HMI Cabang Berau serta jajaran KAHMI Berau ini, Manimbang menekankan bahwa KAHMI dan HMI, sebagai kelompok intelektual dari berbagai disiplin ilmu, memiliki tanggung jawab strategis untuk berkolaborasi dengan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Manimbang mengingatkan pentingnya menjaga ketersediaan bahan pangan utama, seperti padi, jagung, dan kedelai, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Menurutnya, keberlanjutan ketahanan pangan sangat bergantung pada ketersediaan lahan produktif yang semakin terancam oleh alih fungsi lahan.
“Ketahanan pangan harus didukung dengan ketersediaan lahan produktif. Oleh karena itu, KAHMI dan HMI harus turut serta dalam mengawal alih fungsi lahan agar pertanian tetap terjaga,” ujarnya.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Manimbang mengungkapkan bahwa produksi beras nasional mengalami penurunan dari 31,5 juta ton pada 2022 menjadi 30,2 juta ton pada 2023. Ia menegaskan bahwa KAHMI harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas produksi pangan dan memastikan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam paparannya, Manimbang juga menyoroti berbagai langkah pemerintah dalam meningkatkan produksi pangan, seperti optimalisasi lahan rawa, pompanisasi lahan sawah saat musim kemarau, serta pemanfaatan lahan untuk perkebunan petani. Namun, ia menegaskan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
“Alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali akan berdampak pada berkurangnya produksi pangan. Oleh karena itu, kita perlu mengawal kebijakan pemerintah agar tetap sejalan dengan kepentingan ketahanan pangan nasional,” paparnya.
Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa menurut Global Food Security Index (GFSI), Indonesia masih berada di peringkat keempat di Asia Tenggara dalam hal ketahanan pangan, di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Manimbang berharap pemerintah dapat terus mengupayakan kebijakan yang meningkatkan produksi pangan dalam negeri serta memperkuat koordinasi lintas kementerian. Ia menyoroti masih adanya tumpang tindih kebijakan antara Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, dan Kementerian Lingkungan Hidup, yang perlu segera diselesaikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Dialog ini mendapat sambutan antusias dari anggota KAHMI dan HMI yang hadir. Banyak peserta yang menyampaikan pandangan serta rencana kontribusi nyata dalam menjaga ketahanan pangan di daerah mereka masing-masing.
Sebagai penutup, Manimbang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan.
“Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi sangat dibutuhkan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dengan kerja sama yang baik, kita bisa mencapai swasembada pangan demi kesejahteraan bangsa,” pungkasnya.
