Mudaetam.com, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kota Balikpapan, H. Haris, menggelar Reses Masa Sidang III Tahun 2025/2026 di wilayah RT 22, RT 35, dan sekitarnya, Rabu (1/7/2026). Berbeda dari reses pada umumnya, kegiatan tersebut turut menghadirkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait agar berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat dapat langsung memperoleh penjelasan awal.
Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perdagangan, serta Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB).
Dalam dialog bersama warga, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat mengemuka. Salah satunya terkait status sengketa lahan seluas sekitar 1,5 hektare di RT 22 yang diharapkan mendapat kepastian hukum agar tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan bagi warga.
Selain itu, masyarakat juga mengusulkan perbaikan jembatan di RT 35 yang mengalami kerusakan setelah peristiwa kebakaran. Infrastruktur tersebut dinilai penting karena menjadi akses utama bagi aktivitas sehari-hari warga.
Aspirasi lainnya meliputi perbaikan atap yang bocor di Pasar Balikpapan Permai (BP), penanganan dampak bau yang ditimbulkan dari aktivitas budidaya ulat maggot, pengadaan kamera pengawas (CCTV) untuk meningkatkan keamanan lingkungan, serta kelanjutan program pengaspalan jalan di kawasan permukiman.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Haris meminta para ketua RT segera menyusun dan menyerahkan proposal teknis untuk kebutuhan pembangunan fisik. Menurutnya, kelengkapan administrasi akan mempermudah proses pengusulan dan pembahasan dalam program pembangunan daerah.
“Semua aspirasi warga, baik yang berkaitan dengan infrastruktur maupun perlindungan sosial dan pertanahan, menjadi prioritas yang akan kami kawal di DPRD sesuai mekanisme dan kewenangan yang ada,” kata Haris.
Ia menegaskan, seluruh aspirasi yang dihimpun melalui reses akan diperjuangkan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah, termasuk pada proses penyusunan anggaran apabila memenuhi skala prioritas dan persyaratan yang berlaku.
Haris juga menilai sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, instansi teknis, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lingkungan. Dengan kolaborasi tersebut, ia berharap pembangunan di Kota Balikpapan dapat berjalan lebih merata dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (*)
