Mudaetam.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Sofyan Jufri, menekankan pentingnya penyediaan ruang sanggah atau mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat dalam pelaksanaan pilot project digitalisasi Pelindungan Sosial (Perlinsos) yang kini mulai berjalan.
Menurut Sofyan, keberadaan ruang sanggah menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan program bantuan sosial berbasis digital berjalan tepat sasaran.
Melalui mekanisme tersebut, lanjut dia masyarakat dapat menyampaikan koreksi apabila terdapat data penerima bantuan yang tidak sesuai atau jika ada warga yang layak menerima bantuan namun belum terdaftar.
“Perlu ada langkah proaktif juga dari warga, terutama bagi yang memang membutuhkan, untuk memastikan bahwa dirinya atau keluarganya sudah tercatat sebagai calon penerima yang berhak. Jangan sampai ada hak masyarakat miskin yang terabaikan karena masalah administrasi,” ujarnya saat diwawancarai wartawan di gedung DPRD Balikpapan, Senin (15/6/2026).
Ia menilai transformasi sistem bantuan sosial ke platform digital merupakan langkah maju dalam meningkatkan akurasi data penerima manfaat. Namun, menurutnya, kecanggihan teknologi tidak akan maksimal tanpa dukungan pengawasan dari masyarakat.
Karena itu, Sofyan meminta Pemerintah Kota Balikpapan memastikan jalur pengaduan dan verifikasi data dapat diakses dengan mudah oleh warga. Dengan begitu, setiap temuan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti untuk memperbarui basis data penerima bantuan.
“Pemkot harus mampu memfasilitasi proses ini agar hasilnya sesuai dengan fakta riil di masyarakat. Jika yakin dari atas mekanismenya sudah bagus, maka di bawah juga harus dipastikan bagus, agar hasilnya tepat sasaran,” katanya.
Politisi PKB tersebut juga menilai keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan dan koreksi data akan membantu pemerintah menjaga validitas data kemiskinan secara berkelanjutan. Langkah itu dinilai penting agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan.
Sofyan berharap pelaksanaan program percontohan digitalisasi perlindungan sosial di Balikpapan dapat berjalan optimal dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun sistem bantuan sosial yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kondisi masyarakat. (*)
