DPRD Balikpapan Dorong Reformasi BUMD: Targetkan Kemandirian Fiskal dan Optimalisasi PAD 2026

Mudaetam.com, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menegaskan pentingnya restrukturisasi dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen vital dalam memperkuat struktur fiskal kota. Langkah ini diambil guna memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mereduksi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Berdasarkan proyeksi kebijakan fiskal daerah, PAD Kota Balikpapan pada tahun 2026 diestimasikan menembus angka Rp1,3 triliun. Meski angka tersebut menunjukkan tren positif, kontribusi terbesar saat ini masih bertumpu pada sektor pajak dan retribusi daerah. Sementara itu, kontribusi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan—khususnya melalui performa BUMD—dinilai masih belum mencapai titik optimal.

Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, menyatakan bahwa BUMD memiliki peran strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai pemberi layanan publik, tetapi juga sebagai mesin pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, transisi paradigma dari administratif menuju profit-oriented adalah harga mati.

“BUMD memiliki posisi yang sangat strategis untuk mengonversi potensi ekonomi lokal menjadi pendapatan riil daerah. Penguatan ini adalah langkah konkret kita untuk meningkatkan kemandirian ekonomi agar tidak terus-menerus bergantung pada dinamika anggaran pusat,” ujar Japar Sidik saat ditemui di Gedung DPRD Kota Balikpapan, Kamis (23/04/2026).

Secara khusus, Japar menyoroti performa Perusahaan Daerah (Perusda) Manuntung Sukses (PMS). Ia menekankan bahwa entitas bisnis milik daerah tersebut harus dikelola dengan standar profesionalisme tinggi dan daya saing yang kompetitif.

“Entitas seperti Perusda Manuntung Sukses wajib dikelola dengan pendekatan bisnis yang murni. Harus ada orientasi pada keuntungan yang terukur agar dampaknya benar-benar terasa pada postur PAD kita,” tegasnya.

Lebih lanjut, Japar menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah BUMD sangat dipengaruhi oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di jajaran manajerial. Ia mendorong agar posisi strategis diisi oleh figur-figur yang memiliki visi bisnis tajam dan integritas profesional.

Komisi II DPRD Kota Balikpapan sendiri telah melakukan serangkaian audiensi dan komunikasi intensif dengan jajaran direksi BUMD untuk memetakan sektor-sektor usaha baru yang menjanjikan. Pihak legislatif berharap BUMD mampu melakukan diversifikasi usaha yang inovatif dan tidak terjebak dalam rutinitas birokrasi semata.

“Kami di Komisi II terus membuka ruang komunikasi untuk mendorong sektor-sektor usaha yang potensial. Harapannya, BUMD Balikpapan bertransformasi menjadi korporasi yang sehat, profesional, dan menjadi pilar utama dalam pembiayaan pembangunan kota di masa depan,” pungkasnya. (Jer)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan