Mudaetam.com, KUTAI KARTANEGARA — Dinas Pariwisata (Dispar) Kutai Kartanegara (Kukar) memperketat seleksi peserta dalam program peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata.
Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan program pembinaan tetap tepat sasaran di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Dispar Kukar, Sadli, mengatakan peserta tidak dipilih hanya berdasarkan jumlah kuota. Dispar mempertimbangkan aktivitas, kebutuhan, serta bidang yang dijalankan calon peserta.
“Program sertifikasi tetap kami upayakan ada. Namun, pelaksanaannya tentu harus menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang dimiliki dinas,” kata Sadli di Kantor Dispar Kukar, Senin (28/9/2026).
Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat jumlah peserta yang dapat difasilitasi harus disesuaikan. Karena itu, pelaku pariwisata yang masih aktif dan memiliki kebutuhan langsung terhadap materi pembinaan menjadi prioritas.
Pola tersebut diterapkan agar pelatihan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh diharapkan dapat langsung digunakan untuk meningkatkan pengelolaan destinasi maupun usaha pariwisata.
Program pembinaan yang diberikan juga disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Materinya antara lain pengelolaan homestay, keamanan dan keselamatan daya tarik wisata, kebersihan, hingga pengelolaan destinasi.
Dispar Kukar juga membuka pembelajaran melalui kunjungan ke destinasi wisata di daerah lain. Peserta diharapkan dapat melihat langsung pola pengelolaan yang sudah berjalan dan mengambil hal-hal yang relevan untuk diterapkan di Kukar.
“Yang kami harapkan dari kegiatan di luar daerah adalah peserta tidak berhenti pada pengalaman berkunjung. Ada hal yang dipelajari, kemudian bisa menjadi masukan untuk pengelolaan destinasi di tempat mereka masing-masing,” ujarnya.
Seleksi lebih ketat juga diterapkan dalam program sertifikasi profesi. Dispar memastikan calon peserta memiliki pekerjaan yang sesuai dengan bidang sertifikasi sehingga kompetensi yang diperoleh benar-benar dapat digunakan.
Langkah tersebut dinilai penting karena biaya sertifikasi relatif besar. Dengan demikian, fasilitas yang diberikan pemerintah diharapkan tidak terbuang dan memberikan manfaat langsung bagi penerimanya.
“Penentuan peserta kami sesuaikan dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi, orang yang disertifikasi memang harus punya aktivitas sesuai bidangnya, supaya hasil sertifikasinya bisa dipakai dalam pekerjaan,” jelas Sadli.
Dalam program sebelumnya, Dispar Kukar menggandeng Jana Dharma Indonesia (JDI) Yogyakarta bersama Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Program sertifikasi serupa masih diupayakan kembali tahun ini dengan menyesuaikan kemampuan anggaran.
Sadli menegaskan, peningkatan SDM pariwisata tidak hanya diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan. Menurutnya, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman harus menjadi hasil utama dari setiap program pembinaan.
“Upaya peningkatan SDM tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan sertifikat, tetapi juga pengetahuan dan pengalaman yang dapat digunakan dalam aktivitas pariwisata di daerah masing-masing,” tandasnya. (adv/disparkukar/m/h)
