Mudaetam.com, BALIKPAPAN — Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan seluruh kegiatan yang menggunakan anggaran daerah telah melalui proses pembahasan bersama DPRD. Hal itu disampaikannya menanggapi adanya sorotan terkait transparansi pembahasan anggaran, termasuk alokasi dana untuk pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) bagi pedagang terdampak kebakaran Pasar Klandasan.
Alwi membantah jika terdapat kegiatan yang tidak dibahas dalam proses penganggaran. Menurutnya, seluruh program yang menggunakan anggaran telah dibahas sesuai mekanisme.
“Semua kegiatan-kegiatan yang menggunakan anggaran sudah melalui pembahasan. Kalau ada yang menyampaikan tidak dibahas, menurut saya keliru. Setahu saya, semua kegiatan kita bahas,” kata Alwi kepada wartawan, Rabu (23/9/2026).
Terkait pembangunan TPS bagi pedagang yang terdampak kebakaran, Alwi mengatakan penganggaran tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami musibah.
Ia menjelaskan, karena anggaran khusus untuk pembangunan TPS tidak tersedia, sumber pendanaan dapat dialokasikan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai mekanisme yang berlaku.
“Pedagang kita terbakar, dananya tidak ada. Kalau mau mengambil dananya, secara otomatis dari BTT yang bisa kita alokasikan untuk membangun. Saya pikir tidak ada yang salah dalam hal ini untuk kita menganggarkan menggunakan dana BTT,” jelasnya.
Menurut Alwi, pemerintah dan DPRD tidak dapat membiarkan pedagang terdampak kebakaran tanpa perhatian, terlebih kondisi fiskal daerah saat ini cukup terbatas.
Ia menyebut usulan awal kebutuhan anggaran pembangunan TPS mencapai sekitar Rp4,6 miliar. Namun, setelah dilakukan pembahasan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, anggaran yang disiapkan berada di kisaran Rp3 miliar.
“Usulannya Rp4,6 miliar. Awalnya saya mau minta Rp2 miliar, tetapi memang tidak akan mampu kalau hanya Rp2 miliar. Setelah kita hitung-hitung, sekitar Rp3 miliar itu pun sebenarnya masih kurang,” ungkapnya.
Alwi menilai keterbatasan anggaran tersebut tidak terlepas dari kebijakan efisiensi yang saat ini berdampak pada pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia.
“Tahun ini tahun pertama efisiensi. Bukan hanya Kota Balikpapan, tetapi seluruh Indonesia. Jujur saja memang berat, hampir semua daerah saat ini diuji dengan pemangkasan anggaran,” ujarnya.
Di sisi lain, Alwi turut menyinggung Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum seluruhnya diterima Pemerintah Kota Balikpapan. Ia menyebut masih terdapat sekitar Rp400 miliar lebih dana DBH yang belum dibayarkan pemerintah pusat.
“Kalau tidak salah masih ada sekitar Rp413 miliar. Dana DBH kita baru dibayarkan sekitar Rp12 miliar, masih ada sekitar Rp400 miliar. Tidak tahu kapan dibayarkan selanjutnya,” katanya.
Meski demikian, Alwi menegaskan DPRD akan terus membahas setiap penerimaan maupun perubahan anggaran yang masuk ke kas daerah bersama pemerintah kota.
Ia juga memastikan proses pembahasan anggaran di DPRD tidak dilakukan secara tertutup sebagaimana persepsi yang berkembang.
“Yang jelas tidak pernah ada namanya tidak transparan. Pasti disampaikan kepada kita. Berapa yang masuk, anggaran yang masuk dari pusat, pasti kita sama-sama bahas,” pungkasnya. (*)
