Ranperda P4GN Disiapkan, Satgas Kelurahan Bersinar Bakal Diperkuat

Mudatam.com, BALIKPAPAN – Upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota Balikpapan bakal diperkuat hingga tingkat kelurahan. Melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), DPRD mendorong pembentukan sistem pencegahan berjenjang yang melibatkan pemerintah dan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi tersebut adalah pembentukan Tim Terpadu P4GN di tingkat kota dan kecamatan. Struktur ini nantinya diperkuat dengan satuan tugas (satgas) Kelurahan Bersinar di masing-masing wilayah.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sekaligus Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung atau A3, mengatakan penguatan kelembagaan hingga tingkat kelurahan penting untuk memperluas jangkauan pencegahan narkotika. Dengan begitu, upaya sosialisasi tidak hanya terpusat di tingkat kota, tetapi juga menjangkau masyarakat secara langsung.

Hal tersebut disampaikannya setelah kegiatan praharmonisasi Ranperda inisiatif DPRD tentang P4GN di Gedung DPRD Balikpapan, Senin (16/11/2026).

Dalam pembahasan tersebut, Bapemperda turut menghimpun masukan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan materi regulasi dapat diterapkan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Pembentukan Tim Terpadu P4GN di tingkat kota dan kecamatan menjadi salah satu substansi penting yang dimatangkan. Sementara satgas Kelurahan Bersinar diharapkan menjadi ujung tombak dalam memperluas sosialisasi sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika.

Rencana pembentukan tim tersebut juga melibatkan sejumlah unsur, mulai dari OPD terkait, Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK), Komando Distrik Militer (Kodim), hingga Kepolisian Resor (Polres) Balikpapan.

Kolaborasi lintas instansi ini diharapkan dapat memperjelas pembagian peran dan memperkuat koordinasi dalam menjalankan program pencegahan serta pemberantasan narkotika. Sebab, persoalan narkotika tidak cukup ditangani melalui penindakan hukum, tetapi juga membutuhkan langkah pencegahan yang melibatkan masyarakat.

A3 menekankan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil peran melalui kebijakan yang mendukung rencana aksi nasional P4GN.

Melalui regulasi tersebut, DPRD ingin memastikan upaya pencegahan memiliki arah dan landasan hukum yang jelas. Tidak hanya memperkuat koordinasi antarinstansi, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan masing-masing dari ancaman narkotika.

Saat ini, Ranperda P4GN masih dalam tahap praharmonisasi untuk menelaah kesesuaian substansi dan landasan normatif hukum.

Bapemperda berharap regulasi yang dihasilkan nantinya bersifat komprehensif serta dapat menjadi pedoman bagi pemerintah kota dalam menjalankan program P4GN secara lebih terstruktur hingga tingkat kelurahan. (Adv/M/H)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan