APBD Balikpapan Turun Jadi Rp3 Triliun, Alwi Akui Banyak Aspirasi Pembangunan Tertunda

Mudaetam.com, BALIKPAPAN – Penurunan kemampuan keuangan daerah menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam merealisasikan berbagai kebutuhan pembangunan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sebelumnya berada di kisaran Rp4,5 triliun pada 2025, kini hanya sekitar Rp3 triliun lebih.

Kondisi tersebut diungkapkan Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al-Qadri, saat menggelar Reses Masa Sidang I Tahun 2026/2027 di rumah jabatannya, Sabtu (14/11/2026). Dalam pertemuan itu, sejumlah warga menyampaikan aspirasi, terutama terkait pembangunan infrastruktur, penataan pasar, hingga pengelolaan sampah.

Alwi menjelaskan, penurunan kapasitas fiskal daerah berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah dalam mengakomodasi berbagai usulan masyarakat. Sejumlah program pembangunan harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas.

Salah satu dampaknya terlihat pada alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU). Jika sebelumnya anggaran perangkat daerah tersebut mencapai sekitar Rp1,3 triliun, kini hanya berkisar Rp400 miliar.

Penurunan anggaran yang cukup signifikan itu membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program pembangunan. Sementara di sisi lain, kebutuhan infrastruktur di berbagai wilayah Balikpapan masih cukup besar dan terus disampaikan masyarakat.

Alwi memahami kondisi tersebut menyebabkan sejumlah aspirasi warga belum dapat segera direalisasikan. Meski demikian, ia memastikan setiap masukan yang disampaikan melalui reses tetap menjadi catatan untuk diperjuangkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Selain persoalan infrastruktur, masyarakat juga menyampaikan keluhan mengenai penataan pasar yang dinilai masih belum tertib. Upaya penertiban yang beberapa kali dilakukan pemerintah belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan karena masih terdapat pedagang maupun masyarakat yang belum mematuhi ketentuan.

Persoalan pengelolaan sampah juga menjadi perhatian. Keterbatasan tempat sampah dan peralatan pengangkutan dinilai menjadi kendala dalam meningkatkan pelayanan kebersihan di lingkungan masyarakat.

Menurut Alwi, penanganan persoalan sampah tidak cukup hanya mengandalkan kesadaran masyarakat. Pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai agar masyarakat lebih mudah membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

Ia mengapresiasi warga yang tetap aktif menyampaikan berbagai persoalan melalui kegiatan reses. Aspirasi tersebut penting untuk membantu DPRD memetakan kebutuhan masyarakat sekaligus menentukan program yang perlu mendapat perhatian.

Alwi berharap, meski kemampuan keuangan daerah mengalami penurunan, kebutuhan pembangunan masyarakat tetap dapat diperjuangkan secara bertahap. Penentuan prioritas menjadi penting agar keterbatasan anggaran tidak sepenuhnya menghambat peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik di Kota Balikpapan. (Adv/M/H)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan