Ada Warga BeluMasih m Terdaftar BPJS, Muhammad Hamit Hadirkan BPJS Kesehatan saat Reses

Mudaetam.com, BALIKPAPAN – Belum seluruh warga memiliki jaminan kesehatan menjadi perhatian Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Hamit. Persoalan tersebut mengemuka saat dirinya melaksanakan reses di RT 38, Kelurahan Sepinggan, Minggu (15/11/2026).

Untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai akses jaminan kesehatan, Hamit menghadirkan perwakilan BPJS Kesehatan dalam kegiatan tersebut. Langkah ini dilakukan agar warga memperoleh penjelasan langsung mengenai prosedur pendaftaran, persyaratan kepesertaan, hingga mekanisme mendapatkan layanan kesehatan yang iurannya ditanggung pemerintah.

Hamit mengatakan, masih terdapat warga yang belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan. Padahal, jaminan kesehatan menjadi salah satu kebutuhan mendasar masyarakat untuk memperoleh pelayanan medis tanpa terbebani biaya yang tidak terjangkau.

Melalui sosialisasi tersebut, warga diharapkan memahami berbagai skema kepesertaan yang tersedia. Termasuk peserta mandiri, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), maupun peserta yang iurannya ditanggung Pemerintah Kota Balikpapan.

Dalam pertemuan itu juga terungkap bahwa sebagian besar warga RT 38 sebenarnya telah terdaftar melalui sejumlah skema kepesertaan tersebut. Namun, masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi dan pendampingan untuk mengakses program jaminan kesehatan.

Hamit berharap kehadiran BPJS Kesehatan dalam kegiatan reses dapat membantu masyarakat mengetahui hak dan prosedur yang harus ditempuh agar bisa memperoleh layanan kesehatan sesuai ketentuan.

Selain persoalan kesehatan, warga turut menyampaikan aspirasi terkait kerusakan jalan dan kebutuhan perbaikan drainase di lingkungan RT 38. Sejumlah ruas jalan dilaporkan berlubang sehingga membutuhkan pengaspalan untuk menunjang kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Hamit menyampaikan bahwa usulan warga akan diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Mengingat alokasi anggaran murni 2027 telah ditetapkan peruntukannya, kebutuhan infrastruktur tersebut diarahkan untuk diperjuangkan melalui pembahasan anggaran perubahan 2027.

Ia menegaskan, penyerapan aspirasi merupakan bagian dari kewajibannya sebagai anggota DPRD. Karena itu, setiap kebutuhan masyarakat tetap menjadi perhatian tanpa membedakan tingkat kesejahteraan warga.

Melalui reses tersebut, Hamit berharap persoalan akses jaminan kesehatan dapat semakin teratasi, sementara kebutuhan infrastruktur lingkungan juga memperoleh tindak lanjut melalui mekanisme penganggaran pemerintah daerah. (Adv/M/H)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan