Mudaetam.com, BALIKPAPAN – Aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan permukiman perlu mendapat perhatian agar pertumbuhan ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengganggu ketertiban lingkungan. Penataan lokasi berjualan, penggunaan badan jalan, hingga pengaturan area parkir menjadi sejumlah aspek yang perlu dibenahi.
Hal tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Syarifudin Oddang, saat menggelar reses Masa Sidang I Tahun 2026/2027 di Perumahan PGRI Nomor 1, RT 13, Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara, Jumat (13/11/2026).
Oddang menyoroti keberadaan lapak pedagang di sekitar RT 13 serta kawasan RT 01 dan RT 02 yang membutuhkan penataan. Menurutnya, penggunaan badan jalan dan area parkir untuk kegiatan perdagangan perlu diatur agar tidak menghambat akses maupun aktivitas masyarakat lainnya.
Dia menegaskan, penataan bukan berarti pemerintah harus menutup kegiatan usaha masyarakat. Sebaliknya, pelaku UMKM perlu mendapatkan pembinaan agar dapat menjalankan usaha secara tertib sekaligus tetap memperoleh penghasilan.
“Kita tidak bermaksud menutup kegiatan usaha masyarakat. Justru kita bersyukur karena warga bisa berjualan dan memperoleh penghasilan. Yang diperlukan adalah penataan dan pendampingan,” ujarnya.
Menurut Oddang, pemerintah perlu mengambil peran sebagai pembina, bukan hanya melakukan penertiban ketika aktivitas perdagangan mulai menimbulkan persoalan di lingkungan permukiman.
Karena itu, pemerintah kelurahan diharapkan ikut mengidentifikasi pelaku UMKM yang membutuhkan pendampingan. Pemetaan tersebut diperlukan agar pembinaan dapat disesuaikan dengan persoalan masing-masing pelaku usaha, mulai dari penataan tempat berjualan hingga pengembangan usaha.
Selain penataan lokasi, Oddang juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi produk. Khusus bagi UMKM yang menjual barang nonhalal, ia mendorong pencantuman label atau keterangan yang jelas agar konsumen dapat mengetahui jenis produk sebelum melakukan transaksi.
“Kalau misalnya ada yang berjualan produk nonhalal, harus ada labelnya di situ sehingga masyarakat tidak salah memilih,” tegasnya.
Dia menilai, keterbukaan informasi merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan kepastian kepada konsumen. Dengan demikian, keberagaman jenis usaha tetap dapat berjalan dengan memperhatikan hak masyarakat sebagai pembeli.
Di sisi lain, dukungan permodalan juga menjadi kebutuhan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan UMKM. Oddang mendorong agar pelaku usaha yang membutuhkan akses pembiayaan dapat difasilitasi melalui Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Balikpapan.
Namun, proses pemberian dukungan tersebut harus mengikuti mekanisme administrasi dan ketentuan yang berlaku agar penyalurannya tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui pembinaan dan penataan yang berkelanjutan, Oddang berharap aktivitas UMKM di Graha Indah dapat terus berkembang tanpa menimbulkan persoalan bagi masyarakat sekitar. Dengan begitu, kepentingan pelaku usaha untuk mencari penghasilan dan kebutuhan warga terhadap lingkungan yang tertib dapat berjalan beriringan. (Adv/M/H)









