SAMARINDA – Aliansi Cipayung Plus Kalimantan Timur menaruh perhatian serius terhadap pergantian Kapolda Kalimantan Timur dari Irjen Pol Nanang Avianto kepada Irjen Pol Endar Priantoro, sebagaimana diumumkan oleh Humas Polri pada Rabu (13/3/2025).
Aliansi yang terdiri dari BADKO HMI Kaltimtara, PKC PMII Kaltim, DPD IMM Kaltim, DPD GMNI Kaltim, dan PW KAMMI Kaltim ini menyampaikan beberapa poin penting serta harapan besar terhadap Kapolda baru dalam menangani berbagai persoalan hukum dan sosial di wilayah Kalimantan Timur.
Ketua BADKO HMI Kaltimtara, Ashan Putra Pradana, menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini harus dijadikan momentum untuk memperbaiki citra kepolisian serta meningkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum.
“Masih banyak permasalahan yang harus segera diselesaikan, terutama terkait praktik mafia bahan bakar serta kasus korupsi yang masih merajalela di Kalimantan Timur,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti tindakan represif aparat terhadap mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dalam aksi demonstrasi.
“Kami tidak ingin ada lagi korban akibat kekerasan aparat terhadap massa aksi. Ini harus menjadi perhatian serius,” tambahnya.
Ketua PKC PMII Kaltim, Sainuddin, menekankan bahwa pergantian Kapolda harus menjadi langkah awal bagi kepolisian untuk lebih berpihak pada keadilan.
“Kami mendesak Kapolda yang baru untuk bersikap tegas dan tidak memberi ruang bagi tambang ilegal serta mafia bahan bakar. Tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum yang mengeksploitasi sumber daya alam secara ilegal,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD IMM Kaltim, Andri Rifandi, menyoroti pentingnya kerja sama yang lebih erat antara kepolisian dan masyarakat.
“Pengawasan kepolisian di tingkat daerah masih lemah. Oleh karena itu, koordinasi antara Polda dan Polres harus diperkuat, terutama dalam menangani kasus-kasus yang merugikan masyarakat. Selain itu, kasus pembunuhan yang berkaitan dengan penolakan tambang di Kabupaten Paser harus segera diusut tuntas dengan transparan,” ungkapnya.
Ketua DPD GMNI Kaltim, Dodi Prabowo, berharap Kapolda yang baru dapat lebih tanggap dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
“Perbaikan kinerja kepolisian harus dimulai dari keberanian dalam menindak mafia dan koruptor yang menghambat perekonomian daerah. Kami berharap Kapolda yang baru dapat mengambil langkah nyata dalam memberantas mafia tambang yang selama ini seolah kebal hukum,” ujarnya.
Menutup pernyataan dari Cipayung Plus Kaltim, Ketua PW KAMMI Kaltim, Dedi Nur, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penegakan hukum.
“Kami ingin melihat kepolisian yang profesional dan berintegritas. Kapolda yang baru harus mampu mengembalikan kepercayaan publik dengan tindakan nyata, bukan sekadar janji,” katanya.
Cipayung Plus Kaltim berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan serta kinerja Kapolda baru. Mereka juga mendukung penuh langkah-langkah kepolisian dalam menegakkan hukum dengan adil dan tanpa pandang bulu. Harapan besar dititipkan kepada Irjen Pol Endar Priantoro agar mampu membawa perubahan positif serta mendekatkan Polda Kaltim dengan masyarakat.
