Mudaetam.com, BALIKPAPAN – Realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan pada 2026 menghadapi tantangan serius. Kondisi fiskal daerah yang belum stabil membuat sejumlah program pembangunan belum dapat berjalan maksimal, meski pemerintah daerah terus berupaya mempercepat penyerapan anggaran.
Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H Yusri, mengatakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu faktor yang membuat sejumlah kegiatan, khususnya pembangunan infrastruktur, belum bisa didukung sepenuhnya.
“Ada beberapa kegiatan yang seharusnya sudah bisa dilaksanakan tetapi belum bisa di-support sepenuhnya karena keadaan fiskal. Kondisi keuangan saat ini diperkirakan belum mencukupi,” ujar Yusri, Kamis (3/9/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran, tetapi juga dipengaruhi belum optimalnya penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat.
Yusri menyebut hingga saat ini Pemkot Balikpapan baru menerima sekitar Rp12 miliar dari total alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang nilainya mencapai lebih dari Rp400 miliar.
“Sebenarnya kalau soal penyerapan anggaran, jika fiskal bagus tentu bisa semaksimal mungkin,” katanya.
Dia menilai pencairan dana transfer menjadi faktor penting untuk menjaga agar pelaksanaan program pembangunan tetap berjalan sesuai rencana. Sebab, masih terdapat sejumlah kegiatan yang membutuhkan dukungan anggaran untuk dapat direalisasikan.
Yusri menegaskan dana transfer yang belum diterima tersebut merupakan hak daerah. Karena itu, ia berharap pemerintah pusat segera mempercepat proses pencairan agar tidak semakin memengaruhi pelaksanaan pembangunan dan penyerapan APBD Balikpapan.
“Bagaimanapun itu adalah hak daerah. Jika dana sudah masuk, bisa langsung melaksanakan pembangunan yang selama ini menjadi skala prioritas,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait pembahasan APBD Perubahan 2026, Yusri mengatakan prosesnya belum dimulai secara mendalam. DPRD masih menunggu informasi dari pimpinan mengenai mekanisme dan jadwal pembahasan.
“Kemungkinan pekan depan baru dimulai. Kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari pimpinan terkait dengan mekanisme dan jadwal pembahasan APBD Perubahan 2026,” tuturnya.
Meski kondisi fiskal masih menjadi tantangan, Yusri tetap optimistis penyerapan APBD 2026 dapat dikejar hingga akhir tahun apabila persoalan transfer dan kemampuan keuangan daerah segera teratasi. (Adv/M/H)
