Samarinda – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Kalimantan Timur – Kalimantan Utara dengan tegas meminta Kapolda Kalimantan Timur untuk mencopot Kapolres Berau. Tuntutan ini disampaikan sebagai respons terhadap tindakan represif aparat kepolisian terhadap mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi damai pada 12 Februari 2025.
Demonstrasi yang diinisiasi oleh HMI Cabang Berau bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terkait berbagai isu daerah. Namun, aksi tersebut berujung pada tindakan kekerasan yang dinilai mencederai prinsip demokrasi serta hak asasi manusia.
Ketua Umum BADKO HMI Kaltimtara, Ashan Putra Pradana, mengecam keras tindakan aparat yang dinilai mencerminkan lemahnya kepemimpinan Kapolres Berau dalam menjaga kondusivitas aksi dan melindungi hak mahasiswa untuk berekspresi.
“Kami sangat menyesalkan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap kader HMI yang berunjuk rasa secara damai. Ini adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berbicara yang dijamin oleh konstitusi,” tegas Ashan dalam pernyataannya kepada Ideanews pada Jumat (14/02/2025).
BADKO HMI Kaltimtara menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Kapolda Kalimantan Timur:
1.Mencopot Kapolres Berau karena dianggap gagal menjaga keamanan dan hak-hak mahasiswa dalam aksi demonstrasi.
2.Melakukan investigasi menyeluruh terhadap tindakan represif aparat serta memberikan sanksi tegas bagi pihak yang terbukti bersalah.
3.Menjamin perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, sesuai dengan prinsip demokrasi yang dijamin oleh hukum negara.
BADKO HMI Kaltimtara menegaskan bahwa jika tuntutan ini tidak segera direspons, mereka akan terus memperjuangkan keadilan dengan langkah-langkah lain untuk memastikan kepolisian menjalankan tugasnya sebagai pelindung masyarakat.
“Negara wajib melindungi kebebasan berekspresi. Kami menolak segala bentuk tindakan represif yang merusak demokrasi dan mendesak Kapolda Kaltim untuk bertindak tegas agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” pungkas Ashan.
