Mudaetam.com, BALIKPAPAN – Komisi IV DPRD Kota Balikpapan menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 agar berlangsung secara objektif, transparan, dan bebas dari praktik titipan maupun intervensi pihak mana pun.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Ryan Indra Saputra, menegaskan bahwa seluruh proses penerimaan peserta didik harus mengacu pada aturan yang berlaku tanpa adanya perlakuan khusus bagi calon siswa tertentu.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan DPRD merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah mewujudkan sistem penerimaan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
“Kami ingin memastikan tidak ada intervensi dari pihak luar maupun instansi mana pun. Semua harus mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku,” kata Ryan kepada wartawan, Senin (15/6/2026).
Ia menjelaskan, DPRD akan melakukan pemantauan langsung ke sejumlah sekolah selama pelaksanaan SPMB berlangsung. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penerimaan berjalan sesuai ketentuan, termasuk terkait kuota yang telah ditetapkan pada masing-masing sekolah.
Ryan menilai penerapan sistem berbasis online dalam SPMB menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi. Melalui sistem tersebut, proses pendaftaran hingga seleksi dapat dipantau secara lebih terbuka oleh masyarakat maupun pemerintah.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pengawasan tetap diperlukan, khususnya pada tahapan verifikasi dan validasi data yang berpotensi menimbulkan celah apabila tidak diawasi secara ketat.
“Karena sistemnya sudah terbuka, tentu lebih mudah dipantau. Namun proses verifikasi data tetap harus diawasi bersama agar tidak ada penyimpangan,” katanya.
Selain pengawasan dari pemerintah dan DPRD, Ryan juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawal pelaksanaan SPMB 2026. Menurutnya, partisipasi publik menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan seluruh proses berjalan jujur dan sesuai aturan.
Ia berharap pelaksanaan SPMB tahun ini dapat menjadi momentum memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem penerimaan peserta didik yang lebih adil, transparan, dan berintegritas.
“Kami mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi. Jika menemukan hal yang tidak sesuai aturan, silakan disampaikan. Tujuannya agar seluruh anak di Balikpapan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan,” tutupnya. (*)
