Mudaetam.com, MEDAN — Peserta Advance Training Batch II (LK III) HMI BADKO Sumatera Utara, Zulfahmi Andriawan, menyoroti panjangnya perjalanan transformasi politik di Nusantara yang dinilai tidak pernah bersifat statis, melainkan terus mengalami perubahan dari masa ke masa.
Dalam kajiannya, Zulfahmi menjelaskan bahwa pada era pra-kolonial, sistem kekuasaan di Nusantara didominasi oleh kerajaan dan kesultanan seperti Sriwijaya dan Majapahit. Kekuasaan kala itu bersifat personal dan sentralistik, dengan legitimasi raja yang bertumpu pada kharisma serta nilai-nilai lokal. Dinamika politik yang terjadi lebih banyak berupa persaingan antar wilayah dalam menguasai jalur perdagangan dan daerah pesisir.
Memasuki era kolonialisme, struktur politik mengalami perubahan signifikan. Kekuasaan tradisional bergeser menjadi sistem administrasi kolonial yang dikendalikan oleh bangsa Barat. Namun, titik balik penting terjadi pada masa kebangkitan nasional, ketika para pendiri bangsa mulai merumuskan konsep negara bangsa yang menyatukan keberagaman etnis dan agama dalam satu identitas nasional.
Pasca kemerdekaan 1945, dinamika kekuasaan di Indonesia terus mengalami perubahan. Sistem demokrasi parlementer yang sempat berjalan kemudian bergeser ke Demokrasi Terpimpin, hingga memasuki era Orde Baru yang cenderung otoriter dan sentralistik. Menurut Zulfahmi, fase ini menunjukkan bahwa kekuasaan sering kali terpusat dan mengabaikan aspirasi daerah.
Reformasi 1998 menjadi momentum penting dalam perubahan sistem politik Indonesia. Peralihan menuju desentralisasi melalui otonomi daerah serta penguatan sistem demokrasi membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat.
Meski demikian, tantangan politik di era modern masih terus muncul. Isu dinasti politik, kualitas pemilu, serta penggunaan politik identitas dinilai menjadi ujian dalam menjaga konsolidasi demokrasi. Selain itu, perkembangan teknologi informasi turut mengubah pola perebutan kekuasaan, yang kini tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga melalui pengaruh narasi di ruang digital.
Zulfahmi menegaskan, transformasi politik Nusantara menuju negara bangsa yang ideal masih merupakan proses panjang yang belum selesai. Ia menekankan pentingnya memastikan kekuasaan tetap berada di tangan rakyat, serta mendorong terciptanya sistem yang lebih demokratis, transparan, dan berkeadilan.
“Sejarah menunjukkan bahwa negara yang kuat dibangun di atas keadilan dan partisipasi inklusif, bukan dominasi segelintir elite,” ujarnya.
