Mudaetam.com, BALIKPAPAN – Peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei 2026 dimanfaatkan oleh DPRD Kota Balikpapan untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi, khususnya dari kalangan tenaga kerja. Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, turun langsung menemui massa aksi yang memadati kawasan gedung parlemen.
Dalam suasana yang dinamis, kehadiran pimpinan dewan bersama jajaran anggota dan para ketua komisi menjadi sinyal kuat bahwa lembaga legislatif membuka ruang dialog bagi para pekerja. Massa buruh kemudian diundang masuk ke Ruang Rapat Gabungan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dan terarah.
Ketua DPRD, Alwi Al Qadri, secara terbuka membacakan poin-poin tuntutan yang disampaikan oleh perwakilan buruh. Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi tersebut akan menjadi perhatian serius DPRD.
“Seluruh tuntutan yang disampaikan hari ini akan kami catat dan jadikan prioritas dalam pembahasan ke depan. DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan suara para pekerja benar-benar didengar,” ujar Alwi Al Qadri di hadapan peserta rapat.
Ia juga menyoroti pentingnya momentum ini sebagai pengingat peran DPRD dalam mengawal kepentingan masyarakat, khususnya sektor ketenagakerjaan.
“Momentum Hari Buruh ini menjadi pengingat bagi kami bahwa pekerja adalah roda penggerak ekonomi daerah. Oleh karena itu, aspirasi mereka harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil,” lanjutnya.
Menanggapi berbagai tuntutan seperti peninjauan struktur upah dan regulasi ketenagakerjaan, Alwi memastikan pihaknya akan melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
“Kami akan berkoordinasi dengan pihak eksekutif dan instansi terkait agar setiap persoalan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara konkret. Ini bukan sekadar seremonial, tetapi komitmen nyata untuk perbaikan kebijakan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa perlindungan buruh merupakan investasi jangka panjang bagi stabilitas daerah.
“Perlindungan dan kesejahteraan buruh adalah investasi penting bagi masa depan daerah. DPRD akan terus mengawal agar regulasi yang ada benar-benar berpihak pada keadilan dan kesejahteraan pekerja,” tambahnya.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen DPRD untuk terus mengawasi implementasi kebijakan ketenagakerjaan di daerah, sekaligus membuka ruang komunikasi berkelanjutan dengan para pekerja di Kota Balikpapan. (Jer/H)
