Mudaetam.com, BALIKPAPAN – Persoalan akses lahan masyarakat yang berbatasan dengan kawasan perumahan Grand City menjadi perhatian DPRD Kota Balikpapan. Dewan mendorong masyarakat dan pihak pengembang, PT Sinar Mas Wisesa, duduk bersama untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak.
Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Wahyullah Bandung, mengatakan sebelumnya masyarakat telah menyampaikan permintaan akses terhadap lahan yang berbatasan dengan kawasan perumahan tersebut.
Menurutnya, akses tersebut dibutuhkan masyarakat untuk mendukung pengembangan sekaligus perbaikan lingkungan di sekitar kawasan perumahan.
Ia menilai, persoalan ini perlu dibicarakan secara terbuka agar kebutuhan masyarakat dapat diperhatikan tanpa mengabaikan ketentuan yang harus dipatuhi pengembang.
“Pada dasarnya kegiatan itu merupakan bagian dari PSU perumahan yang diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat di sekitarnya,” ujarnya, Selasa (10/11/2026).
Wahyullah menjelaskan, masing-masing pihak memiliki kepentingan yang perlu dipertemukan. Masyarakat membutuhkan akses untuk memperbaiki dan mengembangkan kawasan lingkungannya, sementara pengembang juga harus menjalankan pembangunan sesuai rencana tapak atau site plan yang telah ditetapkan.
Karena itu, ia berharap persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut. Komunikasi dan kesepakatan bersama dinilai menjadi langkah penting untuk menghindari munculnya persoalan baru di kemudian hari.
“Memang perlu duduk bersama supaya kepentingan masing-masing pihak bisa terpenuhi,” katanya.
Selain persoalan akses lahan, Wahyullah juga berharap pengembang memberikan perhatian kepada masyarakat di sekitar kawasan perumahan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Menurutnya, keberadaan kawasan perumahan semestinya juga dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat yang berada di sekitarnya.
Ia menegaskan, site plan yang telah ditetapkan tetap harus menjadi acuan dalam menentukan batas serta pemanfaatan lahan. Namun, kebutuhan akses masyarakat juga perlu menjadi perhatian agar aktivitas warga tidak terhambat.
DPRD berharap masyarakat dan pihak pengembang dapat menyelesaikan persoalan tersebut melalui dialog dan musyawarah dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku serta kepentingan masing-masing pihak. (Adv/M/Y)









