Mudaetam.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih inovatif dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah potensi berlanjutnya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2027.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, mengatakan pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2027 yang tengah dilakukan seluruh komisi DPRD tidak hanya berfokus pada penyusunan program kerja, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Pembahasan ini menjadi proses penting untuk memastikan rencana kerja setiap perangkat daerah sebelum nantinya dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” ujar Budiono, Senin (22/6/2026).
Menurutnya, kondisi fiskal daerah pada tahun depan diperkirakan masih menghadapi tantangan akibat kebijakan efisiensi anggaran dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Karena itu, setiap OPD diminta menyusun program yang tidak hanya berorientasi pada belanja, tetapi juga mampu menciptakan peluang peningkatan pendapatan daerah.
“Kita tahu kondisi sedang ada pengurangan dana transfer. Karena itu, dalam pembahasan rencana kerja ini, komisi-komisi meminta perangkat daerah untuk menyusun program kerja yang inovatif dan mampu menggali potensi pendapatan baru,” katanya.
Sebagai langkah antisipasi, DPRD bersama TAPD telah menyepakati target kenaikan PAD sebesar Rp100 miliar pada 2027. Dengan demikian, target PAD Kota Balikpapan diproyeksikan meningkat dari Rp1,5 triliun pada 2026 menjadi Rp1,68 triliun pada 2027.
Budiono menjelaskan, pembahasan RKPD di tingkat komisi merupakan tahapan awal sebelum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Dalam proses tersebut, setiap komisi melakukan evaluasi dan sinkronisasi terhadap usulan program dari perangkat daerah agar anggaran yang disusun benar-benar mengarah pada program prioritas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, DPRD juga menaruh perhatian terhadap hasil temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan masih adanya potensi penerimaan pajak daerah yang belum tergarap secara optimal.
Menurut Budiono, temuan tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan tanpa membebani masyarakat.
Ia berharap seluruh perangkat daerah mampu memanfaatkan potensi yang ada sehingga kemampuan fiskal Kota Balikpapan semakin kuat dan pembangunan tetap berjalan meski menghadapi tantangan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. (*)
