Mudaetam.com, BALIKPAPAN – Komisi I DPRD Kota Balikpapan memprioritaskan kelanjutan pembebasan lahan Embung Aji Raden di Balikpapan Timur dalam pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027. Proyek strategis tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketersediaan air baku seiring meningkatnya kebutuhan air bersih di Kota Balikpapan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Danang Eko Susanto, mengatakan pembebasan lahan Embung Aji Raden menjadi salah satu program prioritas yang terus dikawal DPRD agar dapat kembali dilanjutkan setelah sempat tertunda selama kurang lebih dua tahun akibat kebijakan rasionalisasi dan efisiensi anggaran.
“Memang tahun depan (2027) dampak rasionalisasi dan efisiensi anggaran daerah masih berpotensi. Namun, karena ada skala prioritas kebutuhan, usulan pembebasan lahan Embung Aji Raden ini kami kawal masuk dengan alokasi awal Rp50 miliar,” ujar Danang usai rapat pembahasan RKPD di ruang rapat Komisi I DPRD Balikpapan, Senin (22/6/2026).
Menurutnya, keberadaan Embung Aji Raden memiliki peran strategis sebagai infrastruktur penyedia air baku untuk mendukung kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Oleh sebab itu, meski kondisi keuangan daerah masih menghadapi tekanan, proyek tersebut tetap harus menjadi perhatian pemerintah.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pembahasan, total kebutuhan anggaran pembebasan lahan mencapai sekitar Rp107 miliar dengan luas lahan sekitar 75 hektare. Alokasi Rp50 miliar pada tahun 2027 menjadi tahap awal penyelesaian, sementara sisa pembebasan lahan akan dilakukan secara bertahap pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Danang menjelaskan, skema pembayaran secara bertahap dipilih dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Selain itu, DPRD juga masih menunggu kepastian besaran dana transfer dari pemerintah pusat yang akan memengaruhi ruang fiskal Kota Balikpapan.
“Skema pembayaran secara bertahap. Kita realistis melihat situasi dan kondisi keuangan daerah saat ini, sekaligus melihat berapa besar realisasi dana transfer ke depan untuk sisa kekurangannya,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut.
Dalam pembahasan RKPD 2027, Komisi I DPRD Balikpapan juga melakukan penyisiran terhadap rencana anggaran dan program prioritas seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja.
Langkah itu dilakukan untuk memastikan anggaran daerah tetap diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku. (*)
