Mudaetam.com, BALIKPAPAN – Komisi I DPRD Kota Balikpapan menyoroti masih tingginya kekurangan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. Keterbatasan jumlah aparatur dinilai menjadi tantangan serius dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027.
Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Danang Eko Susanto, mengatakan hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) masih mengalami kekurangan pegawai. Kondisi tersebut membuat pemerintah mengambil langkah dengan merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk skema paruh waktu, untuk memenuhi kebutuhan tenaga di berbagai instansi.
“Selama ini kita memang masih kekurangan staf. Untuk menutup kekurangan itu, pemerintah melakukan perekrutan PPPK, khususnya paruh waktu,” ujar Danang usai rapat pembahasan RKPD 2027 di ruang Komisi I DPRD Balikpapan, Senin (22/6/2026).
Menurutnya, penambahan tenaga melalui skema PPPK menjadi solusi jangka pendek agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Namun, kebutuhan aparatur di sejumlah OPD masih cukup besar sehingga pemerintah perlu menyusun strategi pemenuhan SDM secara berkelanjutan.
Di sisi lain, Danang mengakui kebijakan tersebut memunculkan tantangan baru, terutama terkait pembiayaan gaji PPPK paruh waktu yang saat ini masih ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Karena itu, Komisi I DPRD Balikpapan terus mendorong pemerintah pusat agar turut mengambil peran dalam pembiayaan tenaga PPPK di daerah. Menurutnya, dukungan anggaran dari pemerintah pusat akan membantu daerah memenuhi kebutuhan aparatur tanpa membebani kemampuan fiskal daerah.
“Saat ini kita masih terus berjuang di tingkat pusat. Kita ingin pembiayaan tenaga paruh waktu ini jangan seluruhnya menjadi beban APBD,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Dalam pembahasan RKPD 2027, Komisi I juga menyesuaikan sejumlah program mitra kerja dengan kondisi efisiensi anggaran. Meski demikian, Danang memastikan program-program yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas.
Dia menambahkan, DPRD akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah agar keterbatasan SDM tidak berdampak pada kualitas pelayanan publik, sekaligus memperjuangkan dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat kapasitas aparatur di daerah. (*)
