Mudaetam.com, JAKARTA – Krisis kelangkaan Biosolar yang memicu antrean panjang kendaraan logistik di Kota Balikpapan mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Balikpapan. Menyusul aksi damai yang digelar oleh PMII bersama aliansi sopir truk pada Senin (4/5/2026), Ketua DPRD Kota Balikpapan langsung melakukan audiensi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kota Balikpapan menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah pusat, yakni penambahan kuota Biosolar, penambahan jumlah SPBU penyalur solar subsidi, serta penguatan pengawasan distribusi agar tepat sasaran.
Ketua DPRD Kota Balikpapan menegaskan bahwa kondisi di lapangan sudah sangat meresahkan dan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor transportasi dan logistik.
“Kami datang ke BPH Migas membawa aspirasi masyarakat dan para sopir truk di Balikpapan. Kelangkaan solar subsidi ini tidak bisa dianggap persoalan biasa karena sudah mengganggu distribusi barang dan aktivitas ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kuota Biosolar yang ada saat ini tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan kendaraan logistik yang terus meningkat di Balikpapan sebagai kota penyangga IKN.
“Kami meminta adanya penambahan kuota Biosolar sesuai kebutuhan riil di lapangan. Selain itu, jumlah SPBU penyalur juga harus ditambah agar antrean panjang yang terjadi setiap hari bisa segera terurai,” katanya.
Menurutnya, pengawasan distribusi juga harus diperketat untuk mencegah penyalahgunaan solar subsidi yang menyebabkan distribusi tidak tepat sasaran.
“Kami ingin distribusi solar subsidi benar-benar diawasi secara ketat supaya tidak ada penyelewengan maupun permainan di lapangan. Hak masyarakat harus dipastikan sampai kepada yang berhak,” tegasnya.
Merespons aspirasi tersebut, pihak BPH Migas menyatakan komitmennya untuk segera mengambil langkah penanganan jangka pendek maupun jangka menengah. Salah satu langkah cepat yang akan dilakukan adalah penambahan volume pasokan harian pada SPBU di Balikpapan.
Perwakilan BPH Migas mengatakan pihaknya juga tengah mengkaji kemungkinan penerapan layanan 24 jam pada SPBU penyalur Biosolar.
“Kami memahami kondisi yang terjadi di Balikpapan. Dalam waktu dekat kami akan mengupayakan penambahan pasokan harian dan mengkaji operasional 24 jam untuk SPBU penyalur Biosolar,” ungkapnya.
Selain itu, BPH Migas akan memperkuat koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan lebih optimal hingga ke tingkat pengguna akhir.
“Kami juga akan melakukan sinkronisasi terhadap usulan penambahan kuota dan izin SPBU penyalur dengan agenda evaluasi triwulan BBM subsidi nasional pada Juli 2026,” lanjutnya.
BPH Migas memastikan bahwa kondisi penyaluran Biosolar di Kota Balikpapan akan menjadi perhatian prioritas dalam evaluasi mendatang.
“Peninjauan kondisi riil di Balikpapan akan menjadi bagian penting dalam evaluasi triwulan kedua nanti agar solusi yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan daerah,” jelasnya.
DPRD Kota Balikpapan berharap hasil audiensi tersebut dapat segera direalisasikan agar stabilitas distribusi energi dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali normal.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada solusi konkret. Kepentingan masyarakat dan para pekerja transportasi harus menjadi prioritas bersama,” tutup Ketua DPRD Kota Balikpapan. (Jer/H)
