Mudaetam.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan melalui Panitia Khusus (Pansus) Penyusunan Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 melakukan peninjauan lapangan ke sejumlah proyek pembangunan dan fasilitas publik, Senin (11/5/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Ketua Pansus DPRD Kota Balikpapan, Andi Arif Agung, sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah agar berjalan sesuai perencanaan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam kunjungan itu, rombongan DPRD meninjau berbagai sektor strategis mulai dari sarana pendidikan, pelayanan kesehatan di puskesmas, hingga proyek fisik seperti drainase dan pembangunan pedestrian di sejumlah jalan protokol Kota Balikpapan.
“Kunjungan ini dilakukan sebagai langkah nyata dalam mengevaluasi LKPJ Wali Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 agar setiap pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Andi Arif Agung di sela peninjauan.
Ia menegaskan, DPRD tidak ingin pembangunan hanya terlihat baik di atas laporan administrasi, namun harus terbukti berkualitas dan memberi dampak langsung bagi warga.
“Kami ingin memastikan kualitas pengerjaan di lapangan sesuai standar, baik dari sisi material maupun ketepatan waktu penyelesaian proyek. Jangan sampai anggaran besar dikeluarkan tetapi manfaatnya tidak maksimal,” tegasnya.
Selain melakukan pengecekan fisik proyek, Pansus DPRD juga berdialog dengan dinas terkait dan menyerap masukan masyarakat di sekitar lokasi peninjauan. Menurut Andi, aspirasi warga menjadi bagian penting dalam proses evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Kami menerima berbagai masukan dari masyarakat, terutama terkait kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik. Ini menjadi bahan evaluasi sekaligus rekomendasi DPRD kepada pemerintah kota,” katanya.
Ia menambahkan, hasil peninjauan lapangan tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi itu diharapkan dapat menjadi pijakan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan ke depan.
“Fungsi pengawasan ini penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Melalui pengawasan langsung tersebut, DPRD Kota Balikpapan berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat terus diperkuat demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkualitas. (Jer/H)
