Mudaetam.com, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan tahun anggaran 2025. Meski mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang impresif di angka 10,3 persen, performa tersebut dinilai belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.
Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Muhammad Najib, mengungkapkan bahwa struktur pertumbuhan ekonomi saat ini masih sangat bergantung pada sektor swasta. Menurutnya, peran Pemerintah Kota (Pemkot) dalam menstimulasi dampak ekonomi langsung bagi warga masih perlu dipertajam.
“Pertumbuhan ekonomi 10,3 persen tetap kita apresiasi. Namun, catatan kami dalam LKPJ adalah pembangunan kota saat ini masih didominasi oleh pergerakan swasta, sementara intervensi pemerintah daerah masih cenderung pada aspek estetika atau mempercantik kota saja,” ujar Najib saat ditemui di Kantor DPRD Balikpapan, Kami (23/04/2026).
Evaluasi Kinerja OPD: Fokus pada Outcome
DPRD juga menyoroti adanya jarak antara visi-misi kepala daerah dengan implementasi di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Najib menekankan bahwa banyak OPD yang terjebak dalam pencapaian target administratif (output), namun gagal menghadirkan dampak nyata (outcome) yang dirasakan oleh publik.
“Target kerja memang tercapai secara angka, tetapi kebermanfaatannya belum maksimal. Ke depan, orientasi kerja harus digeser dari sekadar menyelesaikan program menjadi pencapaian hasil yang benar-benar solutif bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain masalah ekonomi makro, evaluasi tersebut mencakup beban masyarakat terkait tingginya biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). DPRD mendesak Pemkot untuk segera merumuskan kebijakan insentif atau penyederhanaan biaya guna meringankan beban warga.
Di sektor pelayanan dasar, DPRD memberikan rekomendasi khusus pada penguatan penanganan stunting, layanan kesehatan, dan pemerataan pendidikan. Sementara dalam hal infrastruktur, meski upaya pengendalian banjir mendapat apresiasi, DPRD meminta pengawasan ketat pada proyek-proyek prioritas agar tidak molor dan tepat sasaran.
Masalah klasik distribusi air bersih kembali menjadi sorotan tajam. DPRD meminta langkah konkret, bukan sekadar rencana, terutama bagi wilayah yang belum terjangkau pipa PDAM. Menutup evaluasi, Najib mengingatkan pentingnya kesiapan lapangan kerja lokal mengingat posisi strategis Balikpapan sebagai kota penyangga IKN.
“Jangan sampai pertumbuhan ekonomi tinggi justru memicu angka pengangguran karena ketidaksiapan tenaga kerja lokal. LKPJ ini harus menjadi momentum perbaikan layanan publik, bukan sekadar formalitas tahunan,” pungkasnya.
