Mudaetam.com, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kota Balikpapan, Syarifuddin Oddang, melaksanakan agenda Reses Masa Sidang II Tahun 2025/2026 di RT 21 Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara, pada Rabu, 29 April 2026. Kegiatan ini menjadi wadah dialog langsung antara wakil rakyat dan masyarakat guna menyerap berbagai persoalan yang dihadapi warga di daerah pemilihannya.
Dalam pertemuan tersebut, Syarifuddin Oddang menghadirkan sejumlah perwakilan instansi teknis seperti Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) guna memastikan setiap aspirasi mendapatkan penjelasan yang komprehensif.
Syarifuddin Oddang menegaskan bahwa persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan utama masyarakat. Ia menyebut, perbaikan jalan dan penerangan lingkungan menjadi kebutuhan mendesak.
“Kami menerima banyak laporan terkait kondisi jalan rusak, khususnya di kawasan Kebun Raya Balikpapan, serta minimnya Penerangan Jalan Umum. Ini menyangkut keselamatan dan kenyamanan warga, jadi akan kami dorong agar segera ditangani,” ujar Syarifuddin Oddang.
Selain itu, persoalan pengelolaan sampah juga menjadi perhatian. Warga mengeluhkan keterbatasan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang berdampak pada kurang optimalnya sistem pengelolaan limbah rumah tangga.
“Terkait TPS, ini juga akan kami koordinasikan dengan DLH. Kita ingin ada sistem yang lebih terorganisir agar lingkungan tetap bersih dan sehat,” katanya.
Di sektor administrasi lahan, Syarifuddin Oddang mengakui bahwa banyak warga menghadapi kendala dalam proses pemecahan Izin Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN) dan pengurusan SPPT PBB.
“Permasalahan IMTN ini cukup kompleks, ditambah lagi dengan belum tuntasnya penyerahan aset dari pengembang ke pemerintah. Ini yang menyebabkan warga kesulitan mendapatkan hak-haknya, termasuk akses bantuan pemerintah,” jelasnya.
Ia menegaskan, pihaknya akan mendorong percepatan penyelesaian persoalan tersebut melalui koordinasi lintas instansi.
“Kami akan kawal agar ada solusi konkret, termasuk mendorong kejelasan status aset perumahan supaya tidak lagi menghambat pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Isu antrean panjang solar subsidi di SPBU juga menjadi sorotan dalam reses tersebut. Warga mengeluhkan keterlambatan distribusi yang berdampak pada aktivitas ekonomi, khususnya bagi sopir angkutan.
“Soal solar ini bukan hanya soal antrean, tapi menyangkut distribusi logistik. Kami akan koordinasikan dengan pihak terkait agar distribusi bisa lebih lancar dan tepat waktu,” ungkap Syarifuddin Oddang.
Tak hanya itu, warga juga meminta adanya pemangkasan pohon yang dinilai membahayakan serta percepatan pemasangan pipa induk air bersih oleh PTMB.
“Terkait air bersih dan pemangkasan pohon, kami sudah minta instansi terkait untuk segera menindaklanjuti. Ini menyangkut keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat,” tambahnya.
Menutup kegiatan reses, Syarifuddin Oddang menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan seluruh aspirasi yang telah dihimpun.
“Kehadiran saya di sini bukan sekadar seremonial. Reses adalah kewajiban kami untuk turun langsung mendengar, mencatat, dan memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” tutupnya. (Jer/H)
