Mudaetam.com, KUTAI KARTANEGARA – Pengembangan pariwisata Danau Uwis di Kecamatan Muara Uwis, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), dinilai belum menunjukkan kemajuan berarti dalam satu hingga dua tahun terakhir. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Puluhan Nusa mendorong penguatan koordinasi dengan pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar pengelolaan destinasi lebih terarah.
Ketua Pokdarwis Puluhan Nusa, Medri, mengatakan pengembangan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan kegiatan operasional kelompok di lapangan. Dukungan dalam penyediaan fasilitas, pembiayaan, dan pengelolaan usaha juga diperlukan untuk mengembangkan potensi Danau Uwis.
“Harapannya, pemerintah desa, BUMDes, dan Pokdarwis bisa bekerja sama lebih solid. Kalau pariwisata ingin maju, perlu ada badan usaha yang mengelolanya, termasuk perizinan dan pengaturan pendanaan,” ujar Medri, Selasa (15/9/2026).
Selama ini, Pokdarwis berperan membantu promosi, mengoordinasikan kegiatan wisata, dan melayani pengunjung. Namun, keterbatasan anggaran operasional membuat kelompok tersebut belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pengembangan destinasi, terutama pembangunan fasilitas dan pengembangan usaha.
Medri mengatakan, pembagian peran yang jelas antara Pokdarwis, pemerintah desa, dan BUMDes diperlukan agar kegiatan wisata dapat berjalan seiring dengan pengelolaan usaha dan pembiayaan.
“Pokdarwis bisa menjalankan kegiatan wisata dan membantu promosi, tetapi untuk pengembangan usaha tentu perlu dukungan pengelolaan dan pendanaan. Karena itu, kerja sama dengan pemerintah desa dan BUMDes perlu dibicarakan secara serius,” katanya.
Ia menyebutkan, pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) 2025, dirinya pernah mengusulkan agar dukungan anggaran BUMDes dibahas untuk membantu pengembangan usaha pariwisata. Namun, hingga wawancara dilakukan, ia menilai belum ada tanggapan jelas terhadap usulan tersebut.
Menurut Medri, usulan itu perlu kembali dibahas agar pengembangan wisata memiliki arah dan dukungan yang lebih terencana.
“Yang dibutuhkan adalah kesepakatan bersama, sehingga setiap pihak memahami apa yang harus dikerjakan dan bagaimana kegiatan itu bisa didukung,” tuturnya.
Di sisi lain, Danau Uwis juga menghadapi tantangan berupa penurunan kunjungan wisatawan dan kondisi air yang surut. Situasi tersebut membatasi aktivitas susur danau menggunakan perahu, yang selama ini menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung.
Akses jalan dan fasilitas pendukung juga dinilai masih perlu ditingkatkan. Medri sebelumnya mengusulkan peningkatan jalur dari kawasan SP 2 menuju Tempuran Darat agar masyarakat sekitar dapat menjangkau danau melalui rute yang lebih langsung.
Selain itu, potensi wisata edukasi melalui kunjungan ke kebun jagung dan peternakan kerbau dapat dikembangkan sebagai alternatif kegiatan. Namun, aktivitas tersebut masih bersifat musiman dan membutuhkan koordinasi dengan masyarakat setempat.
Hingga saat ini, Danau Uwis juga belum menerapkan tiket masuk. Medri menilai, keterbatasan fasilitas dan belum adanya badan usaha yang secara khusus mengelola sektor pariwisata membuat pengelolaan pendapatan destinasi belum berjalan secara terstruktur.
Ia berharap pemerintah desa, BUMDes, dan Pokdarwis dapat membahas pembagian tugas, kebutuhan fasilitas, serta skema pendanaan sesuai kemampuan desa.
Menurutnya, koordinasi antarpihak menjadi salah satu kebutuhan agar pengembangan Danau Uwis tidak hanya bergantung pada inisiatif Pokdarwis, tetapi dapat dijalankan melalui perencanaan bersama yang berkelanjutan. (adv/disparkukar/m/h)
