Sepaku, 7 Februari 2025 – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang viral di media sosial mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak.
Co-Founder Suara Pemuda Nusantara Hamka, menilai insiden ini sebagai peringatan serius bagi pengelolaan tata kelola IKN.
Video yang diunggah oleh akun Instagram @ibukotabaru pada 3 Februari 2025 menunjukkan seorang pengunjung yang diminta membayar Rp250 ribu untuk jasa pengawalan ke area inti IKN oleh seorang tukang parkir tidak resmi. Peristiwa ini menuai pro dan kontra di kalangan warganet, dengan sebagian besar menyoroti perlunya pengawasan lebih ketat terhadap praktik semacam ini.
Menanggapi hal tersebut, Hamka menegaskan bahwa pungli di kawasan yang seharusnya menjadi simbol kemajuan dan tata kelola modern adalah ironi yang tidak bisa dibiarkan.
“IKN adalah representasi Indonesia masa depan. Jika praktik pungli dibiarkan sejak awal, kita khawatir ini bisa menjadi kebiasaan buruk yang merusak kredibilitas Ibukota Nusantara. Pemerintah dan otoritas setempat harus mengambil langkah tegas agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Hamka dalam pernyataannya.
Menurutnya, kasus ini juga menunjukkan bahwa ada celah dalam sistem pengelolaan fasilitas publik di IKN yang harus segera diperbaiki. Ia menekankan perlunya sistem pengawasan ketat, regulasi yang jelas, serta sanksi tegas bagi oknum yang terbukti melakukan pungli.
Suara Pemuda Nusantara sebagai organisasi kepemudaan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan dalam mengawasi pembangunan IKN.
“Kami mengapresiasi langkah Otorita IKN yang berjanji menindaklanjuti laporan ini. Namun, tindakan nyata dan pencegahan sistematis jauh lebih penting agar kepercayaan publik terhadap proyek besar ini tetap terjaga,” tambah Hamka.
Sementara itu, Alimuddin, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir praktik pungli dalam bentuk apa pun.
Sejumlah warga Sepaku menyayangkan maraknya pungli dan berharap pemerintah bertindak tegas. “Kalau dibiarkan, ini bisa merusak citra IKN sebagai kota modern,” ujar Tenti, warga Sepaku.
Polemik ini menjadi pengingat bahwa pembangunan kota tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal integritas tata kelola. IKN diharapkan menjadi wajah baru Indonesia yang bebas dari praktik-praktik lama yang merugikan masyarakat.F
