GMNI PPU Desak KPK dan Kejaksaan Perketat Pengawasan Program Air Bersih Gratis

Penajam Paser Utara – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Penajam Paser Utara (PPU) menyoroti pelaksanaan Program Air Bersih Gratis yang dicanangkan pemerintah. Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan untuk memperketat pengawasan guna mencegah potensi praktik korupsi yang dapat merugikan daerah.

Sekretaris Umum GMNI PPU, Bung Ega, menyatakan bahwa program ini merupakan terobosan baru yang membawa harapan bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Namun, ia menegaskan bahwa tanpa pengawasan yang ketat, program ini berpotensi mengalami penyimpangan, seperti pembengkakan anggaran, ketidaktepatan sasaran, dan kurangnya sosialisasi kepada warga yang belum teraliri PDAM.

“Program ini adalah langkah positif pemerintah dalam menjamin akses air bersih bagi masyarakat. Namun, kami menilai masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal,” ujar Bung Ega.

GMNI PPU juga menyoroti skema subsidi kubik air yang diusulkan pemerintah daerah. Menurut mereka, tanpa edukasi yang matang, program ini justru bisa menyebabkan lonjakan konsumsi air yang tidak terkontrol. Hal ini berisiko menambah beban anggaran tanpa kepastian efektivitasnya bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Mereka juga mengingatkan agar program ini tidak bernasib sama seperti program Makan Bergizi Gratis yang dinilai kurang matang dalam perencanaan dan akhirnya membebani anggaran nasional.

“Hari ini kita melihat dampak dari program-program gratisan yang tidak dikaji secara komprehensif. Jangan sampai Program Air Bersih Gratis di PPU mengalami hal serupa,” tegas Bung Ega.

Oleh karena itu, GMNI PPU mendesak KPK, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program ini.

“Kami berharap adanya transparansi dan pengawasan ketat dari pihak terkait agar tidak terjadi kebocoran atau penyalahgunaan anggaran. Pengkajian ulang terhadap skema program juga diperlukan agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutup Bung Ega.

GMNI PPU juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawal program ini agar berjalan sesuai harapan. Dengan sinergi antara pemerintah, instansi pengawas, dan masyarakat, diharapkan Program Air Bersih Gratis dapat terealisasi dengan efektif dan efisien demi kemaslahatan rakyat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *