Mudaetan.com, BALIKPAPAN, 7 APRIL 2026 – Bawaslu Kota Balikpapan dan Universitas Balikpapan (UNIBA) resmi menyepakati kerja sama strategis yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding / MoU).
Penandatanganan ini menandai dimulainya sinergi konkret antara otoritas pengawas pemilu dengan institusi pendidikan tinggi dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Acara yang berlangsung di kampus UNIBA tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan Bawaslu Balikpapan dan rektorat Universitas Balikpapan. Kerja sama ini dirancang untuk mengintegrasikan pengalaman praktis kepemiluan ke dalam ekosistem akademik.
Empat Poin Strategis Kerja Sama Dalam kesepakatan tersebut, terdapat beberapa poin krusial yang akan diimplementasikan dalam waktu dekat:
KKN Tematik Pemilu: Mahasiswa UNIBA akan memiliki kesempatan untuk menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan tema pengawasan pemilu. Mereka akan diterjunkan ke kelurahan-kelurahan untuk melakukan sosialisasi dan pemetaan potensi kerawanan pemilu.
Praktisi Mengajar (Dosen Tamu): Komisioner dan tenaga ahli Bawaslu akan hadir di ruang-ruang kelas sebagai dosen tamu. Tujuannya adalah memberikan pemahaman riil mengenai sengketa pemilu dan tata cara pengawasan kepada para mahasiswa.
Penguatan Kurikulum HTN: Salah satu terobosan besar dalam MoU ini adalah penguatan kurikulum pada jurusan Hukum Tata Negara (HTN). Materi hukum pemilu akan diperdalam agar para lulusan hukum UNIBA memiliki spesialisasi yang kuat di bidang regulasi kepemiluan.
Penelitian dan Kajian: Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan riset bersama terkait evaluasi kebijakan pemilu dan pengembangan model pengawasan yang inovatif.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Dr, Muhammad Nadzir menyambut hangat kerja sama ini. Menurut rektorat, kolaborasi ini sejalan dengan semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), di mana mahasiswa didorong untuk belajar langsung dari praktisi di lapangan.
“Ini adalah peluang emas bagi mahasiswa kami, khususnya di Fakultas Hukum, untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam praktik pengawasan demokrasi. Kami berkomitmen untuk mendukung penuh rencana program yang telah disusun bersama Bawaslu,” ungkap M Nadzir.
Dengan adanya MoU ini, diharapkan hubungan antara lembaga pengawas dan institusi pendidikan dapat menjadi percontohan bagi daerah lain dalam upaya mencetak generasi emas yang sadar akan pentingnya menjaga integritas suara rakyat. (ADV/H)
